Penggunaan Akta Konsen Roya Akibat Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
(1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
(2) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
(3) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul Wahid, Mariyadi, dan Sunardi, (2017), Penegakan Kode Etik Profesi Notaris , Nirmana Media, Jakarta
Ambat, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Penanggulangan Bentrok Massa Akibat Konflik Pertanahan Oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(1), 70-77. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.195
Hindaru, S.E., dan Purnawan, A., (2017), Akta Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Karena Hapusnya Hutang Dalam Perspektif Kepastian Hukum,â€
Indrajaya, R., (2015), Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan, Visimedia, Jakarta
Kansil, C.S.T. (1997) Pokok-Pokok Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
Kie, T.T., (2007), Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, chtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Lumban Tobing, A., Limbong, D., & Isnaini, I. (2021). Peran BPN dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 1186-1198. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.876
Peraturan Kepala BPN nomor 01 Tahun 2006 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintergrasi Elektronik.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Saragih, R., & Niken, H. (2022). Implementasi Permen ATR/BPN RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(4), 2063-2073. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1003
Sulhan, (2018), Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum), Cetakan Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.
Wirawan, V. (2019). Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2) 2019: 161 – 171
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1298
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License