Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru
(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arikunto, S. (1993). Prosedur Penelitian Sejarah Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta.
Ashshofa, B. (2008). Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta.
Asshiddiqie, J. (2012). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Konpress.
Fahrudin, A. (2011). PEMBERDAYAAN, PARTISIPASI DAN PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT. Humaniora.
Melia Frastuti. (2020). REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PENAKHLUKKAN DI DARAT DAN DILAUTAN PADA ERA BANI UMAYYAH. Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 6(2), 119–127. https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.227
Muhammad, A. K. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti.
Pandiangan, A. (2018). Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 2(1). https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.768
Rahardjo, S. (2015). Permasalahan Hukum di Indonesia. Alumni.
Sitompul, P. P. E. (2021). Menilik kebijakan pengolahan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan selama pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Dinamika Lingkungan Indonesia, 8(1), 73. https://doi.org/10.31258/dli.8.1.p.73-79
Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2005). Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Sunggono, B. (2007). Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
Wastuhana, Y., & Werdiningsih, R. (2021). Reformasi Birokrasi Era Informasi Teknologi. Jurnal Media Administrasi, 3(2), 8–15.
Widodo, A. (n.d.). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang. Universitas Diponegoro Semarang.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Peraturan Pemerintah Nomor No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Walikota Medan Nomor: 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2021 Tentang Kententeraman dan Ketertiban Umum
Lasahido, Adibah Amintasria, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, ISSN (e) : 2527–564X / ISSN (p) 2621-0746, http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance.
Syarief, Elza, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah (Studi terhadap Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau), Journal of Judicial Review vol. XVI No 1, Juni 2014.
Wahyudi, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo, IAIN Palopo, Palopo.
Widjajanti, Retno, Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima, Tesis, Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Intitut Teknologi Bandung, Bandung, 2010.
Internet:
Aunurrohim, Mohamad, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia†dikutip dari http://www.academia.edu.com diakses 17 Juni 2022.
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1696
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License