Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin
(1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
(2) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
(3) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Abstract
The issuance of law number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining provides a new authority in the world of the act does not close the gap of illegal mining which is rife in Indonesia. Although the law already exists, the fact is that mining without permits continues. This study aims to determine the forms of non-criminal illegal mining and accountability. Forms of illegal mining are criinal acts of mining without permission either UIP, IPR or IUPK. Criminal offenses submit false report data, criminal offenses of exploration without rights, criminal offenses as holders of UIP exploration without carrying out production operations activities, criminal acts of laundering mining goods, criminal offenses related to abuse of authority of the official of the licensing authority, criminal acts which is a legal entity. The criminal liability against companies that carry aut mining activities without a permit is by imprisonment and with a criminal fine. Besides that the leablity for companies that conduct mining with civi sanctions and also administrative sanctions by way of making a business.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Amiruddin dan Asikin, Z., (2014), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
Ashshofa, B. (2003), Metode Penelitian Hukum, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.
Ediwarman, (2014), Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan
Gita, D.A.K., Purnawan, A., & Djauhari, (2018), Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Ilegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia), Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018.
Maizardi, E.B.S., (2018), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci), Jurnal UNES Law Review, Volume 1, Nomor 1, September 2018.
Moeljatno, (1983), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Bina Aksara.
Natalis, A., Gutami, B., & Azhar, M., (2017), Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
Prayogo, A.L. (2018), Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang, Lentera Hukum, Volume 5, Issue 3, 2018.
Rahmadi, T., (2014), Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Saleng, A., (2004), Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press.
Salim, H.S., (2014), Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta: Sinar Grafika.
Santoso, B., (2018). Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Soekanto, S., dan Mamudji, S., (2012), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers.
Soemarwoto, O., (2009), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
Sri Rahayu dan Dheny Wahyudhi, “Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Muaro Jambiâ€, melalui http://academia.edu, diakses tanggal 10 Oktober 2019.
Sudarajat, A, (2014), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
Supramono, G, (2012), Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta.
Tambunan, T, (2006), Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi, Kadin Indonesia, Jakarta: Jetro
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.258
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License