Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban

Dahnial Saragih; Taufik Siregar; Rizkan Zulyadi

doi:10.34007/jehss.v4i2.891

Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban

DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.891

Dahnial Saragih⁽¹⁾, Taufik Siregar⁽²⁾, Rizkan Zulyadi⁽³⁾,

(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area

Abstract

Traffic problems are one of the problems on a national scale that develop in tune with the development of society. The problem faced today is the high number of traffic accidents on the highway. This study aims to determine the accountability and legal policies in an effort to overcome the perpetrators of traffic accidents that resulted in the death of the victim at the Humbang Hasundutan Police Traffic Unit. The research method used is normative or doctrinal juridical legal research as library research or document study, which has descriptive analysis. The results of the study indicate that the law against perpetrators of traffic accidents resulting in the death of the victim is regulated in Article 359 of the Criminal Code, Article 106 paragraph (2), Article 229, Article 310 paragraphs 1 to 4 and Article 312 of the Law. No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Government Regulation Number 37 of 2017 concerning Traffic and Road Transportation Safety. Legal policy in an effort to overcome the crime of traffic accidents that resulted in the death of the victim at the Humbang Hasundutan Sat.Lantas Police carried out penal and non-penal where accountability is carried out by applying imprisonment as regulated in Article 310 paragraph (4) of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Keywords

Legal Policy; Traffic Accident; Death of The Victim.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.891

References

Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). JUNCTO, 1(2) 2019: 183-192,

Arif, B.N, (2005), Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djajoesman S, (2016), Polisi dan Lalu Lintas, Pustaka Yustisia, Lembang.

Ediwarman, (2016), Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan.

Effendy, M, (2014), Teori Hukum Murni Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Gaung Persada Press Group, Jakarta.

Hadikusuma, H, (2006), Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Hamzah, A, (2009), Kejahatan Terhadap Nyawa, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ilyas, A, (2012), Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta.

Marpaung, L, (2005), Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, P.M, (2011), Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, S, (2009), Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty. Yogyakarta.

Moeljatna, (2015), Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakarta.

Nasution, B.J, (2011), Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Praja, S.J, (2014), Teori Hukum dan Aplikasinya, CV. Pustaka Setia. Bandung.

Prodjodikoro, W, (2013), Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

Raharjo, R (2014), Tertib Lalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta.

Sodikin, A, (2007), Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Alumni, Bandung.

Soesilo, R, (2014), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor.

Sudarto, (2006), Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Suharjo, J.B, (2012), Gaya Hidup dan Penyakit Modern, Cetakan V, Kanisius, Yogyakarta.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VIII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Syarifin, P, (2010), Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung.

Tjahjono, T, (2011), Analisis Keselamatan Lalu Lintas, Lubuk Agung, Bandung.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Warpani, S.P, (2012), Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penerbit ITB, Bandung

Wijayanti, A, (2011), Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung.

Zulyadi, R. (2020). Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum. Medan: Enam Media.

DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.891