Proses Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Istri terhadap Suaminya (Studi Pada Polrestabes Medan Terkait Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn)

Benni Ardinal(1), Maswandi Maswandi(2), Wessy Trisna(3),


(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area

Abstract


The purpose of this study was to examine the responsibility and process of proving the wife as the perpetrator of the crime of murdering her husband at the Medan Polrestabes regarding the decision no. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn. The type of research is normative juridical law, namely normative legal research on legal principles. To prove the act that is charged to a defendant in a belief that the defendant is really guilty, the court conducts an examination process known as proof. Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code has regulated the evidence that is recognized as valid in the trial, namely in the form of witness testimony, expert testimony, letters, instructions, and statements of the defendant. The results of the study indicate that the responsibility of the defendant Zuraida Hanum, has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime. Premeditated Murder Committed Together, as charged in the Public Prosecutor's Primary Indictment, sentenced the defendant to the death penalty. The proof process is to check the crime scene, carry out an investigation into the discovery of the corpse, the Police to make a Model A Police Report, the Medan Police to receive an abundance of police reports from the Kutalimbaru Police, the disposition of the police report is received by the assistant investigator Bripka Okma Brata, to complete the mindik (letters), calling witnesses, checking CCTV from the victim's house until the scene of the corpse is found, conducting pre-reconstruction at the house of the murder victim.


Keywords


Proof; Criminal act; Murder

Full Text:

PDF

References


Ante, S, (2013), Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta.

Gosita Arif, (2014), Pemahaman Perempuan dan Kekerasan, dalam Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Hamdan. M, (2017), Politik Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Hamzah Andi, 2011, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hidayatullah, M.U.R, (2020), Proses Pencarian Alat Bukti Dan Barang Bukti Untuk Menentukan Seseorang Meninggal Dunia Karena Tindak Pidana Pembunuhan, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 7, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. .

Kuffal, HMA, (2008), Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Pres, Malang.

Lamintang, P.A.F, (2012), Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus, H, (2015), Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta

Maramis, F, (2017), Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Marpaung, L, (2011), Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan), Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, P.M, (2011). Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.

Moeljatno, (2015), Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Moelong, L.J., (2016), Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Muhammad Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, L, (2007), Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya, PT. Alumni, Bandung.

Mulyadi, M, (2008), Criminal Policy, Pustaka Bangsa Press, Medan

Nawawi, A.B., (2012), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditiya Bakti, Bandung

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

Pratiwi, V, (2018), Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Prayudistira, R.P., (2014), Upaya Penyidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polisi Resor Kota Malang), Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.

Rozi, F, (2018), Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Jurnal Yuridis Unaja, 1(2).

Saleh, R. (2003), Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Soekanto, S, (2011), Pengantar Penelitian Hukun, UI Press, Jakarta.

Sofyan, A., (2014), Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenada Media Group, Jakarta.

tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Waluyadi, (2019), Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung.

https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/penyelidikan-danpenyidikan-

https://sumut.inews.id/berita/kaleidoskop-2020-terbongkarnya-dramaperselingkuhan-di-balik-pembunuhan-hakim-pn-medan




DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1240

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

Publisher: Mahesa Research Center

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License