Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang pada KPK
(1) Universitas Indonesia
(2) Universitas Indonesia
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Gandhung Wahyu, F. N., Wahyu, F. N., & Supriyanto, J. (2014). Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi. Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan, 3(3), 248-258.
Hikmawati, P. (2018). Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi (Arrest Hand Operation In Handling Corruption Case). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 9(1).
Hooker, L., & Taft, A. (2016). Using theory to design, implement and evaluate sustained nurse domestic violence screening and supportive care. Journal of research in nursing, 21(5-6), 432-442.
Juwono, V. (2018). Melawan Korupsi. Kepustakaan Populer Gramedia.
Kuris, G. (2015). Watchdogs or guard dogs: Do anti-corruption agencies need strong teeth?. Policy and Society, 34(2), 125-135.
Mackenzie, M., Bradley, L., Stanley, N., Gannon, M., Barton, D., Cosgrove, K., ... & Feder, G. (2019). What might Normalisation Process Theory bring to policy implementation studies? Learning lessons and uncovering questions through a case study of the profound implementation failure of a new policing policy. Social Policy & Administration, 53(3), 449-463.
May, C., & Finch, T. (2009). Implementing, embedding, and integrating practices: an outline of normalization process theory. Sociology, 43(3), 535-554.
May, C. R., Mair, F., Finch, T., MacFarlane, A., Dowrick, C., Treweek, S., & Montori, V. M. (2009). Development of a theory of implementation and integration: Normalization Process Theory. Implementation Science, 4(1), 1-9.
May, C.R., Cummings, A., Girling, M. et al. (2018). Using Normalization Process Theory in feasibility studies and process evaluations of complex healthcare interventions: a systematic review. Implementation Sci 13, 80.
Mugambwa, G., Nabeta, N., Ngoma, M., Rudaheranwa, N., Kaberuka, W., & Munene, J. (2018). Police Implementation: Conceptual Foundations Accumulated Wisdom and New Directions. Journal of Public Administration and Governance, 8(3), 211-212.
Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2019). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(2), 117-131.
Ramadhana, K. (2019). Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(2), 151-163.
Saputra, R. (2016). Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum Respublica, 16(1), 103-119.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan. Alfabeta
Suseno, S. (2014). Kewenangan KPK untuk Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW), 1(1).
Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(1).
Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(2), 35-56.
Wood, P. (2017). Overcoming the problem of embedding change in educational organizations: A perspective from Normalization Process Theory. Management in Education, 31(1), 33-38.
Medistiara, Y., (2020). Jeratan Pencucian Uang Masih Minim, KPK Diminta Lebih Gencar. Retrieved Agustus 6, 2020. From https://news.detik.com/berita/d-5122614/jeratan-pencucian-uang-masih-minim-kpk-diminta-lebih-gencar.
Priatmojo, D., (2019). Pansel Cari Pimpinan KPK yang Paham UU Pencucian Uang. Retrieved Juni 12, 2019. From https://www.viva.co.id/berita/nasional/1156419-pansel-cari-calon-pimpinan-kpk-yang-paham-uu-pencucian-uang.
Ristianto, Christoforus (2019). Capim Ini Sebut KPK Sering Abaikan TPPU dalam Pengusutan Korupsi. Retrieved Agustus 28, 2019. From https://nasional.kompas.com/read/2019/08/28/20252101/capim-ini-sebut-kpk-sering-abaikan-tppu-dalam-pengusutan-korupsi.
ICW/TII. (2019). Catatan Masyarakat Sipil terhadap Kinerja KPK 2015-2019
Inter Agency Working Group NRA Indonesia (2015). Laporan Penilaian Risiko Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015
KPK. (2019). Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018
KPK. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019
KPK. (2021). Laporan Akuntablitias Kinerja Tahun 2020
KPK. (2011). Laporan Rencana Strategis Tahun 2011-2015
KPK. (2015). Laporan Rencana dan Strategi Tahun 2015-2019
KPK. (2020). Laporan Rencana dan Strategi Tahun 2020-2024
KPK. (2019). Pointers Konferensi Pers Kinerja KPK 2016-2019 ; Kerja Belum Selesai.
Transparansi Internasional Indonesia (2019). Inisatif Penguatan Lembaga Antikorupsi : KPK 2015-2019
Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan KPK Perkom No.01 tahun 2015 tentang Ortaka
Peraturan KPK Perkom No. 03 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1300
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License