Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat
(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Sumatera Utara
(3) Universitas Medan Area
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abidin, A.Z., (2016), Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika.
Bahri, T. S., Yamin, M., & Sofyan, S. (2003). Analisis Hukum terhadap Sengketa Akibat Peralihan Hak Atas Tanah.
Dimas, B., Idris, A., & Fitriyah, N. (2017). Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara). Jurnal Administrative Reform, 2(2), 227–238.
Ediwarman, (2016), Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Medan: Genta Publishing
Haji, B. (2015). Penyelesaian konflik lahan perkebunan studi kasus: konflik lahan PT. Perkebunan nusantara V (persero) dengan masyarakat senama nenek di riau. Universitas Gadjah Mada.
Harsono, B. (2002). Hukum agraria Indonesia: himpunan peraturan-peraturan hukum tanah.
Ibrahim, J. (2015). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Bayu Media. Surabaya.
Jamaludin, J., Brata, D. P. N., Fitrayadi, D. S., Manullang, S. O., Salamun, S., Fadilah, N., ... & Moad, M. (2021). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yayasan Kita Menulis.
Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
Nasution, I. (2018). Peran Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Penguasaan Tanah Diatas Tanah Milik Orang Lainâ€(Studi Kasus di Ditreskrimum Polda Sumut).
Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(2), 219–227.
Safitri, S. (2022). Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Sinaga, H., Ediwarman, E., & Ramadhan, M. (2021). Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Langkat terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Wilayah Hukum Polres Langkat. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 1047-1056. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.797Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
Syahrini, R. (1992). Rangkaian Intisari Ilmu Hukum. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Tooy, B. (2019). Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan. Lex crimen, 8(7).
Widapratama, F. R., & Darwis, R. S. (2019). Penerapan Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Petani Dengan Korporasi Properti di Kabupaten Karawang. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 1(1), 28–36.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1326
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License