Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukam Dan Ham Sumatera Utara
(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Admin Web. (2016). Panduan layanan mandiri kekayaan intelektual (KI). https://sulsel.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual
Ahmad Sahroji. (2017, November). Kemenkumham Serius Tangani Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Okezone. https://nasional.okezone.com/read/2017/11/16/337/1815394/kemenkumham-serius-tangani-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual
Alfons, M. (2017). Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(3), 301–311.
Anwar Borahima. (n.d.). Budaya Indonesia dan Hak Kekayaan Intelektual. Eksepsionline.Com. https://eksepsionline.com/2013/02/01/budaya-indonesia-dan-hak-kekayaan-intelektual/
Arief, B. N. (1998). Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
Arliman, L. (2015). Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tesis, Universitas Andalas, Padang.
Avianti, F. (2008). Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. In Semarang: Magister Ilmu Hukum Undip.
Bambang, K. (1995). Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia. Makalah Penataran Hukum Dagang Se Indonesia.
Citrawan, H., & Rasyidi, A. F. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(2), 174–190.
Febrianto, S. (2018, November). Perserteruan Hak Logo PSMS Medan Diputuskan, Hakim PN Medan: Logo Sudah Terkenal Sejak 1950. Tribun Medan. https://www.tribunnews.com/superskor/2018/11/07/perserteruan-hak-logo-psms-medan-diputuskan-hakim-pn-medan-logo-sudah-terkenal-sejak-1950
Gatot, S. (2006). Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Gramedia, Jakarta.
Jaya11, M. I. (2018, January). Diduga Langgar Hak Merek, Dua Pedagang Pakaian di Pusat Pasar Diadili. Tribun Medan. https://medan.tribunnews.com/2018/01/18/diduga-langgar-hak-paten-dua-pedagang-pakaian-di-pusat-pasar-diadili
Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Paserangi, H. (2011). Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18, 20–35.
Pratama, W. P. (2021, October). Ada 1.184 Kasus Pelanggaran Haki Ditindak di RI Sejak 2015. Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015
Sembiring, S. (2002). Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek. Yrama Widya.
Soekanto, S. (2003). Metode penelitian hukum Cetakan Kedua. Rineka Cipta.
Sudjana, S. (2017). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25(2), 124–137.
Usman, R. (2003). Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia. Alumni.
Yin, R. K. (1989). Case study research: Design and methods, revised edition. Applied Social Research Methods Series, 5.
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1604
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License