Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara
(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Azijah, D. N. (2019). Analisis Dampak Penerapan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Pemerintahan Daerah. JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3(2), 10–22.
Betham, A. A. A., Hipan, N., & Fality, F. (2019). Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Yustisiabel, 3(2), 191–212.
Farida, N. (2013). Kinerja unit layanan pengadaan barang/jasa di sekretariat daerah kabupaten banjar. Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal, 2(1).
Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya.
Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah. Jurnal Transformative, 6(2), 127–147.
Lestari, B. A., & Jannah, L. M. (2019). Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Jurnal Administrasi Dan Manajemen, 9(1), 10–20.
Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 113–133.
Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurnal Media Hukum, 24(2), 147–155.
Solichin, A. W. (2002). Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi.
Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung.
Suyatno, B. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Masmedia.
Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. Jambura Law Review, 2(2), 161–181.
Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru. Center For Academic Publishing Service.
Peraturan-peraturan:
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1636
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License