Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan
(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Chazawi, A. (2017). Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Chazawi, A. (2018). Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Eddy, T. (2022). Aspek Hukum Lingkungan: Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Bekasi: Andalan.
Hardjasoemantri, K. (2002). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ibrahim, J. (2005). Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayu Media.
Manurung, R. M. (1982). Wawasan Nusantara. Jakarta: Surya Indah.
Marzuki, P. M. (2015). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Bandung: Kahrisma Putra.
Moeljatno, M. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
Muhammad, A. K. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Adytia Bakti.
Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Salim. H. S. (2012). Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo.
Soemitro, R. H. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Supramono, G. (2012). Hukum Pertambangan Minneral dan Batubara di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Utari, I. S. (2012). Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta: Thafa Media.
Peraturan Perundang-undangan
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Website Internet
http://www.migas.bisbak.com/1212.html
http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html
https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50398/29943
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama
Putusan Pengadilan
Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1707
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License