Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas di Kabupaten Tapanuli Tengah
(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adi, R. (2021). Metodologi penelitian sosial dan hukum. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Arsyam, A. T. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus. Indonesian Journal of Police Studies, 1(1), 255–294.
Esmi, W. (2005). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Suryandaru.
Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
Hidayat, G. (2020). Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
Himawan, M. (2004). Pokok-Pokok Organisasi Modern. Jakarta: Bina Ilmu.
Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. In Kencana Prenada Media. Kencana Prenada Media.
Moleong, L. J. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya Offset.
Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Penerbit Buku Kompas.
Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS. Rajawali Pers.
Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
Ucuk Suyono, Y. (2013). Hukum Kwpolisian: Kedudukan POLRI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Laksbang Grafika.
Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2
Peraturan Kapolri No. 3 Tahun Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Perubahannya.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah beserta Perubahannya.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisan Sektor beserta Perubahannya.
Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/ Kelurahan (Oktober 2011)
https://humas.polri.go.id/category/satwil/polda-sumut/polres-tapanuli-tengah/
https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/
https://tapanulitengahkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/adeea349009181c9c9bc2985/kabupaten-tapanuli-tengah-dalam-angka-2022.html
https://tribratanewstapteng.com/bhabinkamtibmas-polsek-barus-polres-tapteng-aipda-ermansyah-sambang-dialog-pada-pesta-gotilon-boni-hkbp-aek-rogas-pasaribu-dolok/
https://www.tapteng.go.id/sejarah.html
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1710
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License