Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang
(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area
Abstract
The purpose of this study was to analyze implementation and what factors influence the implementation of the Online Submission Risk Basic Approach (OSS RBA) system in improving the quality of service at the Investment and One-Stop Services Office of Aceh Tamiang Regency. To analyze implementation, Edward III's theory was used, among others, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure This research is a qualitative research, which produces descriptive data from data in the field. The data collection process was carried out by researchers through three data collection techniques, namely: observation, in-depth interviews, documentation study. The results of the study found that in the implementation of the application, the implementation was quite good, in terms of the communication that was carried out. Human resources and budget, not yet sufficient. Disposition, is in accordance with the regulations and provisions of its implementation and is in accordance with the applicable SOP. The inhibiting factor is the lack of outreach to the community as business actors; Lack of implementing staff or human resources implementing the OSS RBA application system; Budget resources that are still limited so that they cannot meet the facilities and infrastructure for the OSS RBA application system services; The rules change frequently which makes it difficult for employees to keep abreast of developments.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
AG Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
Bagong Suyatno, Sutinah. 2010. Metode Penelitian Sosial : berbagai alternative pendekatan. Jakarta : Prenada Media Group.
Bugin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodelogis keArah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta : Rajawali Pers.
Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and public policy. Scott foresman.
Kadir Abdul. 2016. Studi Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik. Medan : Dama Persada.
Lexy.J.Mleong. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya.
Sampara lukman. 2000. Manajemen kualitas pelayanan. Jakarta : Stia Lan Press
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta,
Sumayadi. 2005. Efektifitaas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama
Sujianto. 2008. ImplementasiKebijakan Publik, Teori dan Praktik. Pekanbaru : Alaf Riau.
Syaukani, dkk. 2004. Otonomi Dalam Kesatuan. Yogyakarta : Yogya Pustaka
Weimer, David L dan Vining, Aidan R . 1999. Policy Analysis: Concept and Practice, third edition, Prectice Hall. New Jersey.Sujianto)
Lewis dan Booms (dalam Tjiptono dan Chandra, 2005. Service, quality, and satisfaction: Yogyakarta. Andi
Implementasi sebagai perluasan aktifitas, studi implementas. Browne, Wildavsky. 1993
Implementasi OSS RBA di Daerah Tantangan dan Kebutuhan Pemda Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 2021.
Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk Anis Nur Fadhilah S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Indah
Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approach (Oss Rba) Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Rizal Bahroni, Margaretha Rumbekwan, Arwanto Harimas Ginting.2022
Implementasi Sistem Online Single Submission dalam Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka. Ade Hikmah Fitriani. 2021
Implementasi Online Single Submission (Oss) Dalam Meningkatkan Kualitas Perizinan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan). Annisa Rakhmania Putri Sabillah, Rudy Handoko, Joko Widodo. 2020
Undang-Undang-undang/Peraturan :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 2021 Tentang. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014. Pedoman Standar Pelayanan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Dino Yudha. Penerapan New Publik Management di Indonesia, 29 Mei 2017, http://fia-ub.blogspot.co.id/2012/06/ perkembangan dan penerapan new public.html.
Taufik Akmal, Pelayanan Publik, 29 Mei 2017, http://makalainet.blogspot.co.id/2013/10/pelayanan-publik.html
Taufan Fahri Ramadhan, Merubah Pelayanan Publik di Indonesia, 29 Mei 2017, http://topan08ramadhan.blogspot.co.id/2013/11/vbehaviorurldefaultvmlo.html
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1768
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License