Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Bisnis
(1) Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
(2) Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
(3) Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
(4) Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A.F. Lutfi, Zainuri, dan H. C. D. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 7(1), 30.
AKSI-INFORMASI. (2023). Kupas Tuntas 5 Dampak Buruk Korupsi terhadap Perekonomian Negara.
Arief, B. N. (2002). Criminal Law Policy. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Dirwan, A. (2019). The Effect of Education Against Corruption in Indonesia. OIDA International Journal of Sustainable Development, 12(1), 64.
Fattaah, A. (2023). Mediasi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein. WELFARE STATE Jurnal Hukum, 2(1), 10. https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2061
G. Peter Hoefnagels. (2013). The other side of criminology: An inversion of the concept of crime. Berlin: Springer Science & Business Media.
Hattu, J. (2014). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN ANAK. Jurnal SASI, 20(2), 48.
Herwan Budiah, D. D. M. dan J. T. S. (2019). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, 1(1), 3–4.
Husein, H. M. (1991). Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. , (1981). Indonesia.
Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. , (1999). Indonesia.
Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. , (2001). Indonesia.
Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. , (2023). Indonesia.
Indonesia, M. A. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. , (2013).
Mamudji, S. S. dan S. (1990). Penelitian Hukum Normatif (3rd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
Mulyana, A. N. (2021). Rekonstruksi Paradigma Pemidahaan Terhadap Kejahatan Korporasi dan Bisnis. Depok: Rajawali Pers.
P. Alldridge. (2003). Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Luandering and Taxation of Proceeds of Crime. Oregon: Hart Publishing.
Pradiptyo, R. (2016). Modul Integritas Bisnis. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
PURNAMASARI, D. D. (2021). Pelaku Usaha Rentan Korupsi.
Rachmawati, A. F. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 18.
Ramelan. (2012). Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.
Risalah, D. F. (2018). KPK: Banyak Perusahaan Jalankan Praktik Bisnis Curang.
Rizki, M. J. (2023). Urgensi Penguatan Etika Bisnis yang Kompetitif demi Berantas Korupsi.
Santoso, T. (2000). Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.
Satiran. (2023). Jaksa Pengacara Negara Kejari Aceh Tengah Memenangkan Gugatan Perdata.
Shanty, D. (1988). Konsep Penegakan Hukum,. Yogyakarta: Liberty.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. , Alfabeta, cv. § (2016). Bandung.
Wahyudin, U. (2017). Peran Penting Pedoman Etika Bisnis Perusahaan Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. Syntax Literate, 2(12), 147.
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1957
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License