Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Cyber Grooming
Universitas Wijaya Putra
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari praktik cyber grooming di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan hukum di Australia. Belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengkriminalisasi cyber grooming sebagai tindak pidana tersendiri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Menggunakan acuan teori perlindungan hukum, perlindungan anak, dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan siber. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia masih tersebar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang belum secara khusus mengatur cyber grooming. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep kriminalisasi tahap persiapan (preparatory offence) dalam kebijakan hukum pidana yang bersifat preventif terhadap kejahatan siber pada anak. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya membahas cyber grooming secara terpisah atau hanya dari perspektif perlindungan korban, penelitian ini menghadirkan kebaruan berupa analisis perbandingan sistem hukum Indonesia dan Australia yang berfokus pada aspek kriminalisasi preventif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu membentuk pengaturan khusus mengenai cyber grooming, memperkuat kapasitas penegakan hukum digital, serta meningkatkan literasi digital sebagai upaya perlindungan anak yang lebih efektif di ruang siber
Kata Kunci: Cyber Grooming; Perlindungan Anak; Perlindungan Hukum; Kejahatan Siber; Hukum Pidana.
Abstract
This study aims to analyze the legal protection of children from cyber grooming practices in Indonesia and compare it with the legal framework in Australia. The study is driven by the absence of explicit legal provisions criminalizing cyber grooming as a distinct criminal offense, resulting in legal uncertainty in its enforcement. It employs the theories of legal protection, child protection, and criminal law policy. Data were collected through library research by examining legislation, legal literature, scholarly journals, and other relevant legal documents. The findings reveal that regulations concerning cyber grooming in Indonesia remain fragmented across the Child Protection Law, the Sexual Violence Crimes Law, and the Electronic Information and Transactions Law, none of which specifically criminalize the offense. This study contributes to the development of the concept of preparatory offences within preventive criminal law policy against cybercrime involving children. Unlike previous studies focusing mainly on victim protection, this research offers novelty through a comparative analysis of the legal systems of Indonesia and Australia, emphasizing preventive criminalization. It concludes that Indonesia should enact specific legislation on cyber grooming, strengthen digital law enforcement, and enhance digital literacy to improve child protection in cyberspace. K eywords: Cyber Grooming; Child Protection; Legal Protection; Cybercrime; Criminal Law.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum terkait perlindungan anak dari praktik cyber grooming di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta konsep dan doktrin hukum yang relevan. Kerangka analisis normatif dalam penelitian ini dibangun di atas empat landasan teori yang saling melengkapi. Teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon digunakan untuk menilai sejauh mana norma yang ada memberikan perlindungan preventif dan represif bagi anak. Teori kebijakan hukum pidana (penal policy) dari Barda Nawawi Arief digunakan untuk mengevaluasi rasionalitas kriminalisasi cyber grooming sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan (social defence) sekaligus perlindungan masyarakat (social welfare). Teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo digunakan untuk menilai kemampuan hukum beradaptasi dengan perkembangan modus kejahatan siber yang dinamis. Adapun teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, yang membagi hukum ke dalam struktur, substansi, dan budaya hukum, digunakan untuk menganalisis kelemahan pengaturan Indonesia secara komprehensif, tidak hanya pada aspek norma (substansi), tetapi juga pada kesiapan kelembagaan (struktur) dan kesadaran hukum masyarakat (budaya hukum). Keempat teori tersebut diterapkan secara berjenjang: analisis norma (statute approach) untuk memetakan substansi hukum, analisis konseptual (conceptual approach) untuk menilai konsistensi konsep kriminalisasi, dan analisis perbandingan (comparative approach) untuk mengevaluasi struktur dan implementasi hukum di Indonesia dan Australia.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana cyber grooming. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memahami konsep dan istilah hukum yang digunakan. Untuk memperkuat basis komparasi, penelitian ini juga menelaah sumber hukum internasional dan dokumen kebijakan yang relevan, antara lain United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (Lanzarote Convention), serta dokumen kebijakan Australian Centre to Counter Child Exploitation, sebagai pembanding standar internasional dalam perlindungan anak dari kejahatan siber.
Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan, menafsirkan, mengkaji, dan membandingkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan mengenai pengaturan hukum perlindungan anak dari cyber grooming di Indonesia serta perbandingannya dengan Australia. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Australia dipilih sebagai negara pembanding karena merupakan salah satu negara common law yang telah mengkriminalisasi cyber grooming secara eksplisit melalui Section 474.27 Commonwealth Criminal Code Act 1995, sehingga memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi preventif dibandingkan Indonesia. Selain itu, Australia telah mengembangkan mekanisme penegakan hukum digital dan kebijakan perlindungan anak di ruang siber yang dapat dijadikan best practice dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.
Analisis perbandingan dilakukan dengan menggunakan tiga parameter utama. Pertama, parameter normatif, yaitu membandingkan ruang lingkup pengaturan, unsur-unsur tindak pidana, dan bentuk kriminalisasi cyber grooming dalam peraturan perundang-undangan kedua negara. Kedua, parameter efektivitas regulasi, yang meliputi ketegasan rumusan delik, ruang lingkup perlindungan hukum, kemampuan regulasi mengintervensi tahap persiapan (preparatory offence), serta mekanisme penegakan hukum yang tersedia. Ketiga, parameter implementatif, yaitu menelaah penerapan norma melalui putusan pengadilan, praktik penegakan hukum, dan kebijakan pendukung yang relevan. Kesimpulan komparatif diperoleh melalui identifikasi persamaan dan perbedaan pada ketiga parameter tersebut, kemudian dianalisis untuk menemukan kelebihan, kelemahan, serta kesenjangan regulasi sehingga dapat dirumuskan rekomendasi pembaruan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan sistem hukum Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan hukum terhadap cyber grooming merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap anak sebagai kelompok rentan di ruang digital. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk cyber grooming yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform permainan daring. Praktik ini dilakukan dengan cara membangun hubungan emosional dan kepercayaan anak secara bertahap untuk tujuan eksploitasi seksual. Oleh karena itu, keberadaan pengaturan hukum yang jelas dan efektif menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak.
Pengaturan Hukum Perlindungan Anak dari Cyber Grooming di Indonesia dan Australia
Perlindungan hukum terhadap anak dari praktik cyber grooming di Indonesia pada dasarnya telah diakomodasi melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Ketiga regulasi tersebut memberikan dasar hukum untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual, meskipun belum secara khusus mengatur cyber grooming sebagai tindak pidana tersendiri (Al-Aziz et al., 2025; Syabilla, 2026).
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 76E melarang setiap orang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, maupun bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan tersebut memiliki keterkaitan dengan praktik cyber grooming karena proses grooming pada umumnya dilakukan melalui manipulasi psikologis dan tipu daya untuk memperoleh kepercayaan korban sebelum terjadi eksploitasi seksual. Namun demikian, ketentuan tersebut belum secara eksplisit mencantumkan penggunaan sarana elektronik maupun unsur niat eksploitasi seksual yang menjadi karakteristik utama cyber grooming sehingga masih menimbulkan ruang interpretasi dalam penegakan hukumnya (Wiguna et al., 2025).
Penguatan perlindungan hukum terhadap korban kemudian diberikan melalui UU TPKS yang mengakui kekerasan seksual nonfisik sebagai bentuk tindak pidana. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang menggunakan media digital dalam melakukan manipulasi seksual terhadap anak. Selain itu, UU TPKS juga mengatur hak korban untuk memperoleh pendampingan, restitusi, dan pemulihan sehingga memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya (Putri & Sugama, 2025; Rufaidah, 2026). Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia masih cenderung bersifat reaktif karena penindakan umumnya dilakukan setelah muncul akibat yang nyata, seperti pencabulan, eksploitasi seksual, atau penyebaran konten pornografi yang melibatkan anak. melalui Commonwealth Criminal Code Act 1995. Pengaturan tersebut menempatkan cyber grooming sebagai tindak pidana tersendiri yang dapat dikenakan sanksi pidana meskipun belum terjadi kontak fisik maupun eksploitasi seksual secara nyata. Melalui Section 474.27, penggunaan layanan komunikasi elektronik untuk memperoleh atau memfasilitasi aktivitas seksual dengan anak di bawah umur telah dikriminalisasi secara tegas. Bahkan, pelaku tetap dapat dipidana meskipun korban sebenarnya merupakan petugas kepolisian yang menyamar selama pelaku meyakini bahwa korban adalah anak di bawah umur (Faisal, 2024; Sari & Astuti, 2026).
Keunggulan pengaturan Australia juga terlihat dari pendekatan kriminalisasi preventif yang memungkinkan intervensi hukum dilakukan sejak tahap komunikasi yang mengandung niat eksploitasi seksual. Pendekatan tersebut didukung oleh koordinasi antara pemerintah federal dan negara bagian serta keberadaan Australian Centre to Counter Child Exploitation yang berperan dalam penanganan kejahatan seksual anak berbasis daring. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi keterbatasan karena pengaturan hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan dan belum terintegrasi secara khusus dalam satu instrumen hukum mengenai cyber grooming (Putri & Sugama, 2025; Sari & Astuti, 2026).
Berdasarkan perbandingan tersebut, Australia memiliki sistem perlindungan yang lebih komprehensif karena mengkriminalisasi cyber grooming secara eksplisit dan memberikan ruang bagi penegakan hukum yang bersifat preventif. Sementara itu, Indonesia masih bergantung pada penafsiran terhadap berbagai ketentuan yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang- undangan sehingga perlindungan hukum yang diberikan belum optimal dalam menjangkau tahap awal terjadinya cyber grooming.
Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kelemahan pengaturan Indonesia terletak pada dominannya perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan yang baru bekerja setelah pelanggaran terjadi, sementara perlindungan preventif yang seharusnya mencegah kerugian belum tersedia secara memadai. Apabila dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence Friedman, kelemahan tersebut tidak hanya terletak pada substansi hukum (belum adanya delik cyber grooming), tetapi juga pada struktur hukum, karena belum terdapat unit maupun prosedur khusus penanganan kejahatan siber terhadap anak, serta pada budaya hukum, mengingat rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus cyber grooming. Dari perspektif kebijakan hukum pidana (penal policy) Barda Nawawi Arief, kriminalisasi cyber grooming di Indonesia idealnya diarahkan pada tahap persiapan (preparatory offence) sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, sebagaimana telah diterapkan Australia, bukan semata-mata bertumpu pada pemidanaan setelah akibat nyata terjadi.
Pendekatan preventif Australia tidak lahir tanpa alasan. Pendekatan tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa proses grooming merupakan tahap persiapan yang menentukan sebelum terjadinya eksploitasi seksual secara nyata, sehingga intervensi hukum yang menunggu munculnya akibat konkret dinilai terlambat untuk melindungi anak. Dengan mengkriminalisasi komunikasi elektronik yang mengandung niat eksploitasi seksual melalui Section 474.27 Commonwealth Criminal Code Act 1995, aparat penegak hukum Australia dapat bertindak sejak tahap awal tanpa harus menunggu kontak fisik terjadi. Keberhasilan implementasi pendekatan ini tampak dari aktifnya penuntutan berbasis ketentuan tersebut; sebagai gambaran, Commonwealth Director of Public Prosecutions pernah menangani lebih dari 400 dakwaan terkait eksploitasi anak dalam satu tahun berdasarkan Criminal Code (Cth), yang sebagian besar melibatkan pasal grooming dan pasal terkait penggunaan layanan komunikasi elektronik (Commonwealth Director of Public Prosecutions, 2014). Analisis putusan pengadilan turut memperkuat efektivitas norma tersebut. Dalam perkara Rajasekar v R [2017] NSWCCA 113, terdakwa dipidana berdasarkan Section 474.27(1) karena menggunakan identitas palsu untuk melakukan grooming terhadap lima orang anak secara daring, tanpa perlu dibuktikan adanya kontak fisik antara pelaku dan korban. Putusan ini menunjukkan bahwa rumusan delik grooming di Australia mampu menjangkau perbuatan pada tahap persiapan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku.
Pengalaman Australia tersebut memberikan sejumlah pelajaran konkret yang dapat diadopsi Indonesia. Pertama, kriminalisasi perlu diarahkan pada perbuatan tahap persiapan (preparatory offence), bukan hanya pada akibat yang telah nyata terjadi, sehingga hukum dapat berperan preventif. Kedua, diperlukan rumusan delik yang tidak menyaratkan pembuktian kontak fisik atau identitas korban yang sebenarnya, mengingat pelaku cyber grooming kerap menggunakan identitas palsu maupun sasaran yang disamarkan. Ketiga, efektivitas penegakan hukum Australia didukung oleh koordinasi kelembagaan yang jelas antara aparat federal dan negara bagian, suatu model yang dapat direplikasi melalui penguatan koordinasi antarlembaga di Indonesia. Sebaliknya, evaluasi terhadap regulasi Indonesia menunjukkan bahwa kelemahan utama bukan hanya terletak pada ketiadaan norma eksplisit, tetapi juga pada belum adanya indikator evaluasi regulasi yang terukur serta minimnya data mengenai praktik penegakan hukum, sehingga efektivitas pengaturan yang ada sulit dinilai secara empiris.
Tantangan dan Upaya Penguatan Hukum Cyber Grooming di Indonesia
Penegakan hukum terhadap cyber grooming di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat normatif, teknis, maupun sosial. Tantangan utama adalah belum adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengkriminalisasi cyber grooming sebagai tindak pidana tersendiri. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum harus melakukan penafsiran terhadap berbagai ketentuan yang ada untuk menjerat pelaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan (Monika & Monita, 2023; Syabilla, 2026).
Selain aspek regulasi, proses pembuktian dalam kasus cyber grooming juga menghadapi kendala yang cukup kompleks. Pelaku sering menggunakan identitas palsu, akun anonim, atau aplikasi komunikasi yang memiliki fitur penghapusan pesan otomatis sehingga menyulitkan proses pengumpulan alat bukti. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas digital forensik dan sumber daya manusia yang dimiliki aparat penegak hukum di berbagai daerah turut memengaruhi efektivitas penanganan kasus kejahatan seksual berbasis digital (Wiguna et al., 2025). Korban yang sebagian besar merupakan anak-anak juga sering kali enggan melapor karena rasa takut, malu, maupun ancaman dari pelaku, sehingga banyak kasus cyber grooming tidak terungkap secara optimal.
Data empiris menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu normatif, melainkan juga persoalan nyata di lapangan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 40 kasus anak korban pornografi dan kejahatan siber dari total 2.057 pengaduan yang diterima, sementara pengaduan anak korban pornografi dan cyber crime pada rentang 2021 – 2023 juga menunjukkan tren peningkatan. Meskipun data tersebut belum secara spesifik memilah kasus cyber grooming dari kategori kejahatan siber lainnya, angka ini mengindikasikan bahwa jumlah kasus yang teridentifikasi kemungkinan besar hanya merepresentasikan sebagian kecil dari kasus yang sesungguhnya terjadi, mengingat rendahnya tingkat pelaporan korban. Hambatan nyata yang dihadapi aparat penegak hukum turut mencakup terbatasnya kapasitas digital forensik untuk melacak pelaku yang menggunakan identitas anonim, minimnya standar operasional penanganan kasus kejahatan siber terhadap anak di tingkat kepolisian daerah, serta belum tersedianya data terpadu mengenai tingkat keberhasilan penuntutan kasus cyber grooming, sehingga evaluasi efektivitas penegakan hukum sulit dilakukan secara sistematis.
Tantangan lainnya berkaitan dengan rendahnya literasi digital di kalangan anak maupun orang tua. Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial tidak selalu diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko kejahatan digital. Akibatnya, anak lebih mudah menjadi target manipulasi emosional yang dilakukan pelaku melalui media daring, sedangkan orang tua sering kali tidak mampu mengenali tanda-tanda bahwa anak sedang menjadi sasaran cyber grooming (Rufaidah, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dari cyber grooming tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman di ruang digital. komprehensif. Pertama, perlu dibentuk pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur dan mengkriminalisasi cyber grooming sebagai tindak pidana tersendiri dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan tersebut perlu mencakup unsur penggunaan media elektronik, niat eksploitasi seksual, serta kriminalisasi terhadap tindakan persiapan yang mengarah pada eksploitasi anak. Kedua, pemerintah perlu memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui peningkatan kompetensi investigasi digital dan penyediaan fasilitas digital forensik yang memadai. Ketiga, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan penyelenggara platform digital dalam mendeteksi, melaporkan, serta menghapus aktivitas yang berpotensi mengarah pada cyber grooming (Dilla & Ufran, 2022; Sari & Astuti, 2026). Rekomendasi tersebut perlu dijabarkan dalam desain kebijakan yang lebih konkret. Pertama, pembentukan pengaturan khusus dapat dilakukan melalui penambahan pasal tersendiri dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU TPKS yang secara spesifik merumuskan unsur delik cyber grooming, mencakup penggunaan sarana elektronik, niat eksploitasi seksual, serta kriminalisasi tahap persiapan tanpa mensyaratkan kontak fisik. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dapat diwujudkan melalui pembentukan unit khusus digital forensik di tingkat kepolisian daerah serta standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus kejahatan siber terhadap anak yang seragam secara nasional. Ketiga, kerja sama dengan penyelenggara platform digital dapat diperkuat melalui kewajiban pelaporan konten mencurigakan (mandatory reporting) yang diatur dalam peraturan pelaksana, disertai mekanisme notifikasi otomatis kepada aparat penegak hukum. Dengan desain kebijakan yang lebih terukur tersebut, upaya penguatan hukum diharapkan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara operasional. Secara legislatif, model pembentukan pengaturan cyber grooming dapat dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah memasukkan pasal khusus mengenai cyber grooming ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai perluasan cakupan kekerasan seksual nonfisik berbasis elektronik, mengingat UU TPKS telah memiliki kerangka hukum acara khusus yang berorientasi pada perlindungan korban. Jalur kedua adalah momentum pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang efektif berlaku sejak 2 Januari 2026, yang membuka ruang bagi penyesuaian delik kesusilaan dan perlindungan anak agar secara eksplisit menjangkau perbuatan persiapan (percobaan permulaan) dalam ranah siber. Kedua jalur tersebut bersifat saling melengkapi, di mana UU TPKS berperan sebagai lex specialis bagi perlindungan korban kekerasan seksual, sementara KUHP Nasional berperan sebagai payung hukum pidana umum yang menegaskan asas legalitas dan keberlakuan delik baru tersebut secara nasional.
Selain penguatan regulasi dan penegakan hukum, upaya preventif melalui peningkatan literasi digital juga perlu menjadi prioritas. Edukasi mengenai keamanan digital, perlindungan data pribadi, dan pengenalan modus cyber grooming perlu diberikan kepada anak, orang tua, guru, dan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat, perlindungan hukum terhadap anak dari cyber grooming di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan di ruang siber.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari praktik cyber grooming di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum secara eksplisit mengkriminalisasi cyber grooming sebagai tindak pidana tersendiri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakannya. Berbeda dengan Indonesia, Australia telah mengatur cyber grooming secara khusus dan preventif melalui Commonwealth Criminal Code Act 1995 yang memungkinkan penindakan sejak tahap awal komunikasi yang mengarah pada eksploitasi seksual anak, sebagaimana tampak dalam putusan Rajasekar v R [2017] NSWCCA 113. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Australia memberikan perlindungan yang lebih efektif karena mampu menjangkau tindakan persiapan sebelum terjadinya kekerasan seksual secara nyata. Secara teoritis, temuan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan hukum pidana yang bersifat preventif melalui kriminalisasi tahap persiapan (preparatory offence) merupakan kontribusi konseptual penting bagi pembaruan hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan siber terhadap anak.
Pada aspek penegakan hukum, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat normatif, teknis, maupun sosial, mulai dari ketiadaan delik khusus cyber grooming, keterbatasan kapasitas digital forensik dan sumber daya aparat penegak hukum, hingga rendahnya literasi digital di kalangan anak dan orang tua. Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum di Indonesia melalui pembentukan pengaturan khusus mengenai cyber grooming, peningkatan kapasitas penegakan hukum berbasis digital, penguatan kerja sama dengan platform digital, serta peningkatan literasi digital bagi anak, orang tua, dan masyarakat guna mewujudkan perlindungan anak yang lebih optimal di ruang siber . Secara kebijakan, penelitian ini merekomendasikan penambahan pasal khusus cyber grooming dalam UU ITE atau UU TPKS, pembentukan unit digital forensik di tingkat kepolisian daerah, serta kewajiban pelaporan konten mencurigakan oleh penyelenggara platform digital. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan siber, sekaligus memberikan implikasi kebijakan yang lebih spesifik dan operasional bagi pemangku kepentingan terkait. Secara konkret, implikasi hukum dari penelitian ini adalah perlunya penambahan delik cyber grooming ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai lex specialis, yang diselaraskan dengan momentum pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) sejak 2 Januari 2026. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademik, tetapi juga memberikan pijakan normatif yang dapat segera dimanfaatkan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan pembaruan hukum pidana nasional yang responsif terhadap kejahatan siber terhadap anak.
DAFTAR PUSTAKA
- Al-Aziz, Abd. C., Susamto, B., & Hamdan, A. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis , 6 (7).
- Dilla, N. R., & Ufran, U. (2022). Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia. Indonesia Berdaya , 4 (1), 383 – 388. https://doi.org/10.47679/ib.2023427
- Faisal, F. (2024). From Trust to Betrayal: Child Grooming in Indonesia’s Legal Framework. Alauddin Law Development Journal , 6 (3), 515 – 527. https://doi.org/10.24252/aldev.v6i3.51780
- Karuniawan, F. (2026). Analisis Hukum Terhadap Cyber Grooming Sebagai Ancaman Baru Bagi Perlindungan Anak Indonesia. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum , 5 (2), 178 – 186. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.1927
- Monika, M., & Monita, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment). PAMPAS: Journal of Criminal Law , 4 (2), 191 – 200. https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26992
- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming Daring dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi. Jurnal Media Akademik (JMA) , 3 (11).
- Rahmanati, Z., Priyono, D., & Azizah, N. A. (2023). Law Enforcement in the Protection of Children Victims of Online Child Grooming Cyberspace during the Covid-19 Pandemic. GMPI Conference Series , 2 , 73 – 80. https://doi.org/10.53889/gmpics.v2.176 Penggunaan Media Sosial. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum , 4 (1), 7076 – 7092.
- Sari, P. A. P., & Astuti, P. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Child Grooming Di Indonesia Dan Australia. Indonesian Journal of Contemporary Law , 3 (2).
- Syabilla, A. P. (2026). Pengaturan Cyber Grooming di Indonesia. Journal of Contemporary Law , 3 (2), 259 – 274.
- Wiguna, K. A. A., Rusmana, I. P. E., Arswati, N. N. J., & Wulandari, N. G. A. A. M. T. (2025). Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Perlindungan Anak Terhadap Modus Operandi Child GroomingMelalui Cyberspace Game Online. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum , 3 (1), 6745 – 6753.
- Zahirah, A. A., Sinaulan, R. L., & Hasibuan, E. S. (2025). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No. 17 Tahun 2016 (Kasus Child Grooming Dalam Game Online). Journal of Law and Security Studies , 2 (1), 123 – 132. https://doi.org/10.31599/mfswbk14
Copyright (c) 2026 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)Published by Mahesa Research Center Online ISSN: 2622-3740 | DOI Prefix: 10.34007 OAI-PMH: https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/oai | Quick LinksFocus & Scope | Author Guidelines Editorial Team | Peer Reviewers | Editorial Office & LicensePerumahan Griya Nafisa 2, Blok A No. 10, Jl. Benteng Hilir / Titi Sewa, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
|





