Evaluasi Kritis dan Rekonstruksi Pemulihan Keadaan Semula dalam Hukum Acara Pidana Berbasis Pancasila
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kecukupan norma pemulihan keadaan semula dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) serta merumuskan model rekonstruksi hukum berbasis nilai-nilai Pancasila. Masalah difokuskan pada dua isu utama: perumusan struktur alternatif melalui kata “atau” dalam Pasal 79 ayat (1) yang berpotensi menyeleksi bentuk pemulihan secara parsial, serta implikasi operasional tenggat pelaksanaan tujuh hari pada Pasal 79 ayat (3). Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori Keadilan Restoratif Howard Zehr, Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas, dan Cita Hukum Pancasila sebagai grand theory . Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder, lalu dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pasal 79 ayat (1) tidak bersifat murni materialistik karena telah mencantumkan pemaafan serta biaya perawatan medis atau psikologis, namun struktur alternatifnya membuka celah diabaikannya pemeriksaan kebutuhan pemulihan secara holistik. Rekonstruksi yang ditawarkan menghasilkan model Keadilan Restoratif Konsensual Berketuhanan (KRKB) yang menghendaki kriteria pengujian pemulihan secara kumulatif-proporsional, menjamin voluntaritas sejati, serta memperkuat akuntabilitas pelaku dan perlindungan korban berbasis keadilan sosial Pancasila.
Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Pemulihan Keadaan Semula; Pasal 79 KUHAP 2025; Pancasila; Perlindungan Korban.
Abstract
This article aims to critically analyze the norm adequacy of restoring the original condition in Article 79 paragraph (1) of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code and to formulate a legal reconstruction model based on Pancasila values. The problem focuses on two main issues: the alternative formulation through the word “or” in Article 79 paragraph (1), which potentially selects partial restoration forms, and the operational implications of the seven-day execution time limit in Article 79 paragraph (3). To approach this issue, theoretical frameworks of Howard Zehr’s Restorative Justice, Jürgen Habermas’s Communicative Action, and Pancasila Legal Idea as a grand theory are utilized. Data were collected through library research on primary and secondary legal materials and analyzed prescriptively via grammatical, systematic, and teleological interpretations. This study concludes that Article 79 paragraph (1) is not purely materialistic as it explicitly includes forgiveness and medical or psychological costs, yet its disjunctive structure risks ignoring holistic victim needs assessment. The proposed reconstruction yields the God- Conscious Consensual Restorative Justice model, requiring cumulative-proportional restoration criteria, guaranteeing genuine voluntariness, and strengthening offender accountability and victim protection under Pancasila.
Keywords: Restorative Justice; Restoration to Previous Condition; Article 79 Criminal Procedure Code; Pancasila; Victim Protection.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif ( doctrinal legal research ) yang berfokus pada analisis kearsitekturan norma, doktrin hukum, dan sinkronisasi vertikal-horizontal perundang-undangan (Sidharta, 2019). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: 1. Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach ), dilakukan dengan menelaah secara kritis norma Pasal 79 ayat (1) dan (3), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88, serta Pasal 204 ayat (5) – (9) UU No. 20 Tahun 2025, Perma No. 1 Tahun 2024, dan SEMA No. 1 Tahun 2026.
2. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ), dilakukan dengan mengintegrasikan teori Keadilan Restoratif Howard Zehr ( Harms, Needs, Obligations ) (Zehr, 2015), teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas ( Validity Claims ) (Habermas, 1984), dan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Friedman, 1975).
3. Pendekatan Filosofis ( Philosophical Approach ), menempatkan Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm dan ultimate ground of validity untuk menguji bobot etis-substantif norma (Asshiddiqie, 2022).
4. Pendekatan Perbandingan ( Comparative Approach ), membandingkan secara fungsional register norma tahap pra-ajudikasi (Pasal 79) dan tahap ajudikasi (Pasal 204) dalam KUHAP 2025.
Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP 2025), UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), Perma No. 1 Tahun 2024, SEMA No. 1 Tahun 2026, serta putusan pengadilan relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks fundamental, jurnal ilmiah bereputasi, dan risalah akademis. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terstruktur ( library research ). Analisis data dilakukan secara kualitatif-preskriptif menggunakan teknik interpretasi gramatikal untuk membedah makna leksikal kata “pemulihan” dan “atau”, interpretasi sistematis untuk mengorelasikan antar-pasal dalam KUHAP 2025, serta interpretasi teleologis untuk mengarahkan pemaknaan norma sesuai Cita Hukum Pancasila.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Devaluasi Normatif Struktur Alternatif dan Limitasi Prosedural dalam Pasal 79 KUHAP
2025
Analisis terhadap register normatif Pasal 79 ayat (1) KUHAP 2025 menunjukkan perlunya koreksi atas prasangka akademis yang menyatakan bahwa undang-undang hanya mengakui ganti rugi finansial. Penormaan Pasal 79 ayat (1) huruf a dan c secara eksplisit mengakui pemaafan dan sintaksisnya. Penggunaan kata penghubung disjungtif “atau” sebelum huruf f menjadikan seluruh rentet bentuk pemulihan berdiri dalam posisi yang saling mengecualikan secara legal-formal ( mutually exclusive ).
Kedudukan alternatif ini berakibat fatal secara dogmatik. Dalam skema Pasal 79 ayat (1), jika seorang pelaku telah memberikan ganti rugi materiil (huruf f) atau jika korban telah menandatangani surat pemaafan (huruf a), maka secara yuridis syarat “pemuliha n keadaan semula” telah terpenuhi. Aparat penegak hukum tidak lagi diwajibkan oleh undang -undang untuk mengevaluasi apakah korban masih mengalami trauma psikologis hebat yang membutuhkan perawatan (huruf c) atau apakah terdapat kerugian relasional yang belum diperbaiki (huruf e). Struktur norma ini menciptakan reduksi fungsional: pemulihan multidimensional dipangkas menjadi pemenuhan parsial tunggal.
Perbandingan antara norma yang berlaku saat ini, makna gramatikal, potensi kekurangan, standar keadilan restoratif (Zehr, 2015; UNODC, 2020), dan usulan formulasi rekonstruksi disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Matriks Evaluasi dan Rekonstruksi Pasal 79 ayat (1) KUHAP 2025
Komponen Makna Gramatikal & Potensi Kekurangan & Standar Keadilan Formulasi
Norma Eksistensi Teks Distorsi Praktis Restoratif (Zehr & Rekonstruksi Normatif
UNODC)
Pasal 79 ayat Menetapkan 6 bentuk Menjadikan bentuk Pemulihan bersifat Merubah relasi alternatif (1) pemulihan (pemaafan, pemulihan bersifat holistik ( Harms & menjadi kumulatif- pengembalian barang, alternatif; pemenuhan 1 Needs ); membutuhkan proporsional melalui medis/psikologis, ganti bentuk menghentikan pengujian asesmen kebutuhan rugi lain, perbaikan kewajiban menguji multidimensional atas wajib.
kerusakan, ganti rugi kebutuhan dimensi lain. luka korban.
uang) yang dihubungkan dengan kata “atau”.
Pasal 79 ayat Menetapkan tenggat Mendorong pemilihan Mempersyaratkan Fleksibilitas tenggat (3) pelaksanaan bentuk pemulihan yang necessary time untuk berbasis asesmen kesepakatan paling lama serba instan (uang/surat persiapan emosional, ( necessary time ) dengan 7 (tujuh) hari sejak maaf) demi mengejar asesmen risiko, dan pemantauan bertahap.
kesepakatan batas waktu kesiapan korban.
ditandatangani. administratif.
Pengaman Tidak diatur dalam Pasal Korban rentan Voluntariness sejati dan Menambahkan klausul Relasi Kuasa 79 maupun Pasal 80 mengalami paksaan perlindungan penuh wajib ketiadaan (hanya dikenal pada terselubung ( coercion ) terhadap pihak rentan ketimpangan relasi Pasal 204 ayat (7) huruf dan reviktimisasi dari dari intimidasi. kuasa pada tahap pra- c untuk sidang pelaku yang dominan. ajudikasi.
pengadilan).
Sumber: Diolah oleh Penulis (2026).
Masalah ini diperkeruh oleh ketentuan Pasal 79 ayat (3) yang membatasi pelaksanaan kesepakatan paling lama 7 hari. Pemisahan harus dilakukan secara tegas: 7 hari tersebut bukanlah durasi bagi korban untuk memproses trauma atau memutuskan berdamai, melainkan batas waktu mengeksekusi isi perjanjian. Walaupun demikian, eksistensi tenggat yang sangat singkat ini menciptakan tekanan teknokratis ( procedural pressure ) bagi penyidik dan penuntut umum. Demi mengejar target penyelesaian berkas dan menghindari tenggat gugur, aparat cenderung mengarahkan para pihak untuk menyepakati kewajiban yang dapat tuntas seketika dalam 7 hari — seperti pembayaran tunai atau penandatanganan surat pernyataan — serta mengabaikan skema pemulihan relasional yang membutuhkan pemantauan berkala.
Di samping itu, penemuan hukum sistematis menunjukkan adanya duality of regimes dalam KUHAP 2025. Dalam rezim persidangan (Pasal 204 ayat 7), undang-undang menetapkan tiga syarat kumulatif: (1) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; (2) telah terjadi pemulihan keadaan semula; dan (3) tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa (Indonesia, 2025). Kontras ini memperlihatkan kecacatan legislasi: pada tahap penyidikan yang justru paling rentan terjadi intimidasi dan transaksi di bawah meja, undang- undang memilih kata “atau” dan meniadakan syarat ketiadaan ketimpangan relasi kuasa (Akbar, 2021). Kelemahan struktural berkapital besar dapat membeli penghentian perkara melalui pembayaran kompensasi instan.
Operasionalisasi Cita Hukum Pancasila dan Teori Restoratif dalam Model Pemulihan
Multidimensional
Untuk mengatasi sifat abstrak dari frasa “keadilan substantif” dan “pemulihan keadaan semula”, nilai -nilai Pancasila sebagai ultimate ground of validity harus ditransformasikan ke dalam parameter hukum yang operasional dan dapat diuji secara normatif. Pancasila tidak boleh sekadar menjadi ornamen retoris, melainkan harus bekerja sebagai pisau bedah konstitutif bagi hukum acara pidana.
Operasionalisasi nilai Pancasila ke dalam kriteria pemulihan hukum pidana dirumuskan sebagai berikut: 1. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa): Parameter Pertobatan Moral-Transendental.
Pemulihan tidak boleh direduksi menjadi transaksi sekuler-keuangan. Sila Pertama mensyaratkan adanya penyesalan batiniah ( internal repentance ) dan pengakuan kesalahan secara jujur dari pelaku, yang dituangkan dalam ikrar pertobatan dan tidak dapat diwakilkan oleh kuasa hukum (Notonagoro, 2021; Rahardjo, 2009).
2. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Parameter Martabat dan
Voluntaritas Sejati. Hukum wajib menjamin perlindungan korban dari reviktimisasi sekunder dan kekerasan prosedural. Voluntaritas ( genuine voluntariness ) diukur dari ketiadaan paksaan, ketiadaan ketimpangan relasi kuasa, serta tersedianya hak korban untuk menghentikan proses restoratif tanpa kehilangan hak atas penuntutan konvensional (Ashworth & Zedner, 2022).
3. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia): Parameter Reintegrasi dan Reintegrative Shaming.
Kejahatan dipahami sebagai robeknya jalinan sosial. Pemulihan mensyaratkan adanya proses sosial yang mengencam perbuatan ( shaming ) sekaligus merangkul kembali pelaku ke dalam komunitas ( reintegration ) tanpa stigma abadi, sesuai teori John Braithwaite (Braithwaite, 1989).
4. Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan): Parameter Diskursus Komunikatif Bebas Dominasi. Mengadopsi teori Jürgen Habermas (Habermas, 1984), musyawarah restoratif harus memenuhi empat klaim kesahihan ( validity claims ): kebenaran fakta ( truth ), ketepatan normatif ( rightness ), kejujuran batin ( truthfulness ), dan keterpahaman ( comprehensibility ). Musyawarah dilarang keras didominasi oleh aparat penegak hukum atau formalisme kuantitatif.
5. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Parameter Kesetaraan
Akses dan Anti-Komodifikasi. Mengunci agar kemampuan finansial pelaku tidak menjadi determinan tunggal penghentian perkara. Korban miskin dan korban kaya wajib memperoleh standar perlindungan dan pemulihan yang setara. Jika pelaku tidak mampu secara ekonomi, kewajiban pemulihan diganti dengan kerja sosial bermakna ( community service ) atau skema bantuan pemulihan negara ( state victim compensation ) (Alfian, 2022).
Sintesis antara pemikiran Howard Zehr dan Jürgen Habermas dalam bingkai Pancasila menegaskan bahwa pemulihan yang otentik wajib bersifat multidimensional. Pemulihan harus diuji melalui empat dimensi yang saling mengunci ( interlocking dimensions ): a. Dimensi Materiil : Pengembalian aset, ganti rugi finansial yang proporsional, atau perbaikan fisik. b. Dimensi Psikologis : Pembiayaan terapi medis/psikologis, pemulihan rasa aman ( sense of safety ), dan pengakuan trauma. c. Dimensi Relasional-Sosial : Pemulihan nama baik, rekonsiliasi komunitas, dan jaminan ketidakberulangan ( guarantee of non-repetition ). d. Dimensi Moral-Spiritual : Permintaan maaf yang tulus, penyesalan aktif, dan ikrar pertobatan pelaku (Van Ness & Strong, 2022; Claes & Shapland, 2020).
Uji diagnostik terhadap kecukupan pemulihan mewajibkan pemeriksaan atas seluruh dimensi ini. Sifat kumulatif melekat pada kriteria pengujian kebutuhan , sedangkan bentuk pemulihan konkret yang dijatuhkan tetap bersifat proporsional sesuai asesmen individual korban.
Formulasi Normatif dan Model Keadilan Restoratif Konsensual Berketuhanan (KRKB)
rekonstruksi teks Pasal 79 UU No. 20 Tahun 2025 beserta penjelasannya. Formulasi norma baru ini dirancang untuk menggantikan struktur alternatif disjungtif dengan kriteria pemeriksaan kumulatif-proporsional (Duff, 2001).
Rancangan Perubahan Pasal 79 UU No. 20 Tahun 2025:
Pasal 79
(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk mewujudkan pemulihan keadaan korban dan tatanan sosial secara holistik berdasarkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial. (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji secara kumulatif melalui asesmen kebutuhan pemulihan yang meliputi dimensi: a. materiil; b. psikologis dan medis; c. sosial dan relasional; dan d. moral dan spiritual. (3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kesepakatan pemulihan dirumuskan secara proporsional yang dapat memuat bentuk: a. permohonan maaf dan ikrar pertobatan dari Pelaku; b. pengembalian barang atau ganti rugi materiil yang adil; c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau pemulihan psikologis; d. perbaikan kerusakan atau kerja sosial bagi kepentingan komunitas; dan/atau e. jaminan tertulis atas ketidakberulangan tindak pidana. (4) Mekanisme Keadilan Restoratif hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi prasyarat: a. kesukarelaan sejati dari Korban tanpa tekanan temporal, ekonomi, maupun psikologis; b. pengakuan tanggung jawab secara langsung oleh Pelaku; dan c. tidak adanya ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem antara Korban dan Pelaku. (5) Kesepakatan pemulihan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Restoratif dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar ( necessary time ) berdasarkan jadwal pemulihan yang disetujui para pihak, paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang atas penetapan Hakim.
Penjelasan Pasal 79 ayat (2): Yang dimaksud dengan “diuji secara kumulatif” adalah kewajiban penyidik atau penuntut umum bersama fasilitator untuk memeriksa seluruh dimensi kebutuhan Korban. Dipenuhinya ganti rugi materiil tidak seketika menghapuskan kewajiban pemulihan dimensi psikologis dan moral apabila Korban masih membutuhkan perawatan trauma atau pengakuan kesalahan.
Penerapan model Keadilan Restoratif Konsensual Berketuhanan (KRKB) ini ditempuh melalui strategi regulasi berjenjang ( tiered regulatory strategy ) (Arief, 2021). Dalam jangka pendek, pemerintah dapat memanfaatkan pendelegasian Pasal 88 dan Pasal 204 ayat (9) KUHAP 2025 untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif. Peraturan Pemerintah tersebut wajib mengatur pengaman operasional yang meliputi: (1) kewajiban pre-session assessment oleh lembaga independen (seperti LPSK atau fasilitator bersertifikat); (2) protokol trauma-informed care ; (3) pemisahan peran penyidik sebagai penyidik formal dan mediator independen; serta (4) mekanisme pemantauan pascakesepakatan ( post- agreement monitoring ) (UNODC, 2020). Dalam jangka panjang, perubahan Pasal 79 KUHAP 2025 melalui jalur legislasi parliamentary mutlak dilakukan untuk mengunci perubahan register norma dari alternatif menjadi kumulatif-proporsional (Mahfud MD, 2020).
SIMPULAN
Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa problem utama Pasal 79 ayat (1) KUHAP 2025 bersumber dari penggunaan kata penghubung alternatif “atau” yang menempatkan enam bentuk pemulihan dalam relasi saling mengecualikan, sehingga pemenuhan tenggat pelaksanaan 7 hari pada Pasal 79 ayat (3) dan ketiadaan pengaman relasi kuasa pada tahap pra-ajudikasi, yang berisiko mendorong formalisme birokrasi dan komodifikasi hukum. Rekonstruksi yang ditawarkan melalui model Keadilan Restoratif Konsensual Berketuhanan (KRKB) mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kriteria pengujian pemulihan kumulatif-proporsional yang mencakup dimensi materiil, psikologis, relasional, dan moral- spiritual. Implikasi praktisnya menuntut perbaikan Peraturan Pemerintah pelaksana Pasal 88 untuk menyediakan asesmen kesiapan dan fasilitator independen, serta revisi legislatif Pasal 79 KUHAP 2025 guna menjamin supremasi hukum yang humanis, substantif, dan berkeadilan sosial.
DAFTAR PUSTAKA
- Aertsen, I., & Pali, B. (2022). Critical restorative justice . Hart Publishing.
- Akbar, M. F. (2021). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 51 (2), 199 – 208.
- Alfian, R. (2022). Reconstruction of law enforcement based on Pancasila values. Indonesian Law Review, 10 (2), 112 – 130.
- Arief, B. N. (2021a). Bunga rampai kebijakan hukum pidana . Kencana.
- Arief, B. N. (2021b). Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan . Kencana.
- Aryadi, A. (2021). Penerapan keadilan restoratif berperspektif Pancasila dalam penegakan hukum pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3 (3), 310 – 324.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2022). Criminal law and human rights . Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2022). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia . Sinar Grafika.
- Braithwaite, J. (1989). Crime, shame and reintegration . Cambridge University Press.
- Braithwaite, J. (2021). Macrocriminology and freedom . ANU Press.
- Christie, N. (1977). Conflicts as property. The British Journal of Criminology, 17 (1), 1 – 15.
- Claes, B., & Shapland, J. (2020). Desistance from crime and restorative justice. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 64 (1), 23 – 35.
- Duff, A. (2001). Punishment, communication, and community . Oxford University Press.
- Ferdiles, L. (2019). Reformasi hukum dalam penerapan restorative justice dalam sistem pidana nasional. Lex Publica, 6 (1), 25 – 31.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective . Russell Sage Foundation.
- Gavrielides, T. (2020). Restorative justice theory and practice: Addressing the discrepancy. European Journal of Criminology, 17 (6), 879 – 881.
- Habermas, J. (1984). The theory of communicative action: Vol. 1. Reason and the rationalization of society (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Mahfud MD, M. (2020). Politik hukum di Indonesia . Rajawali Pers.
- Notonagoro. (2021). Pancasila secara ilmiah populer . Bumi Aksara.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan . Kompas.
- Sidharta, B. A. (2019). Refleksi tentang struktur ilmu hukum . Mandar Maju.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). Handbook on restorative justice programmes (2nd ed.). United Nations.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2022). Restoring justice: An introduction to restorative justice (6th ed.). Routledge.
- Zehr, H. (2015). The little book of restorative justice (Rev. & updated ed.). Good Books.
Copyright (c) 2026 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)Published by Mahesa Research Center Online ISSN: 2622-3740 | DOI Prefix: 10.34007 OAI-PMH: https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/oai | Quick LinksFocus & Scope | Author Guidelines Editorial Team | Peer Reviewers | Editorial Office & LicensePerumahan Griya Nafisa 2, Blok A No. 10, Jl. Benteng Hilir / Titi Sewa, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
|





