Collaborative Governance dalam Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian untuk Mendukung SDG 2 di Kabupaten Pandeglang
Universitas Serang Raya
Abstrak
Penelitian ini menganalisis pola Collaborative Governance dalam program bantuan sarana produksi pertanian di Kabupaten Pandeglang serta hambatan pelaksanaannya dalam mendukung SDG 2. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive. Analisis menggunakan kerangka Ansell dan Gash melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah didukung oleh pembagian peran, regulasi, sistem pendataan, distribusi, dan pengawasan digital. Namun, kolaborasi masih lebih dominan berupa koordinasi administratif berjenjang daripada pengambilan keputusan yang setara. Hambatan utama meliputi ketidaksesuaian waktu penyaluran pupuk dengan kalender tanam, keterbatasan alokasi, ketimpangan kewenangan pusat dan daerah, serta lemahnya mekanisme umpan balik petani. Program berpotensi mendukung produktivitas petani kecil dan ketersediaan pangan, tetapi peningkatan produksi tidak dapat diatribusikan secara langsung kepada program. Penguatan kolaborasi memerlukan distribusi yang lebih adaptif, transparansi alokasi, pemutakhiran data, dan pelibatan petani yang lebih substantif.
Kata Kunci: Collaborative Governance ; Bantuan Sarana Produksi Pertanian; Ketahanan Pangan; Petani Kecil; SDG 2
Abstract
This study analyzes the pattern of Collaborative Governance in the agricultural production input assistance program in Pandeglang Regency and the obstacles to its implementation in supporting SDG 2. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation from informants selected using purposive sampling. The analysis applies the Ansell and Gash framework through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings show that the program is supported by a clear division of roles, regulations, data management, distribution mechanisms, and digital monitoring systems. However, collaboration remains dominated by hierarchical administrative coordination rather than equal joint decision-making. The main obstacles include the mismatch between fertilizer distribution and the planting calendar, limited aid allocation, unequal authority between central and local governments, and weak farmer feedback mechanisms. The program has the potential to support smallholder productivity and food availability, but increases in agricultural production cannot be directly attributed to the program. Strengthening collaboration requires more adaptive distribution, transparent allocation, updated data, and more substantive farmer participation.
Keywords: Collaborative Governance; Agricultural Production Input Assistance; Food Security; Smallholder Farmers; SDG 2
PENDAHULUAN
Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam agenda pembangunan global dan nasional karena berkaitan dengan kemampuan negara menjamin ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan secara berkelanjutan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan isu tersebut dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2, yang bertujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki kualitas gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan (Beloskar et al., 2023; Meuleman, 2021). Urgensi pencapaian tujuan tersebut masih tinggi karena pada tahun 2024 sekitar 8,2% populasi dunia menghadapi kelaparan, sedangkan sekitar 2,3 miliar penduduk mengalami kerawanan pangan tingkat sedang atau berat (WHO, 2016). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya dipengaruhi kapasitas produksi, tetapi juga pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, bencana alam, ketidakstabilan rantai pasok, dan dinamika geopolitik.
Di Indonesia, ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan karena jumlah penduduk yang besar menciptakan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Di Indonesia, ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan karena jumlah penduduk yang besar menciptakan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 284,67 juta jiwa (BPS, 2026). Kondisi ini menuntut pemerintah memastikan tersedianya pangan yang cukup, aman, terjangkau, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Namun, ketahanan pangan tidak dapat dipahami hanya sebagai peningkatan produksi. FAO menjelaskan bahwa ketahanan pangan mencakup empat dimensi utama, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan (FAO, 2019, 2022). Oleh karena itu, produksi pertanian perlu ditempatkan terutama sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan.
Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah strategis dalam produksi pangan di Provinsi Banten. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 2.746,81 km² dan merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Banten. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang mencapai 1.312.766 jiwa. Jumlah petani di kabupaten pandeglang pada tahun 2023 berjumlah 136.045 orang petani (BPS Kabupaten Pandeglang, 2024). Selain padi sebagai komoditas utama, Kabupaten Pandeglang juga memiliki potensi produksi jagung, umbi- umbian, komoditas perkebunan, dan hortikultura. Posisi tersebut menjadikan keberlanjutan produksi pertanian Pandeglang penting bagi kebutuhan pangan masyarakat setempat maupun ketersediaan pangan di Provinsi Banten.
Keberlanjutan produksi pertanian sangat dipengaruhi kemampuan petani memperoleh sarana produksi, seperti pupuk, benih, serta alat dan mesin pertanian. Hal ini menjadi penting karena sebagian besar pelaku pertanian di Provinsi Banten merupakan petani skala kecil. Data Kementerian Pertanian berdasarkan Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 510.698 petani di Provinsi Banten atau sekitar 87,95% termasuk dalam kategori petani skala kecil. Secara nasional, petani skala kecil pada tahun 2023 memperoleh pendapatan sekitar 8,50 US$ PPP atau setara dengan Rp44.507 per hari kerja (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2024). Keterbatasan penguasaan lahan dan modal dapat mengurangi kemampuan petani membeli sarana produksi secara mandiri. Dalam konteks tersebut, program bantuan sarana produksi pertanian menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengurangi biaya usaha tani, meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu kerja, serta mendukung kapasitas produksi petani (Purwati et al., 2018; Rasyid, 2020; Simanjuntak, 2018).
Program bantuan sarana produksi di Kabupaten Pandeglang mencakup pupuk bersubsidi serta bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, Penyuluh Pertanian Lapangan, kelompok tani, petani, distributor, kios pengecer resmi, dan penyedia alsintan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, petunjuk teknis, dan volume alokasi bantuan. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pendataan, verifikasi, koordinasi, distribusi, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi. Penyuluh berperan menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan petani, sedangkan kelompok tani dan petani menyampaikan informasi mengenai kebutuhan sarana produksi.
Keterlibatan banyak aktor menunjukkan bahwa program tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh satu organisasi. Setiap aktor memiliki kewenangan, informasi, sumber daya, dan kepentingan yang berbeda. Pemerintah pusat menguasai kebijakan dan alokasi program, sedangkan pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, dan petani memiliki pengetahuan yang lebih dekat dengan kondisi lahan, kebutuhan input, serta perubahan kalender tanam. Perbedaan posisi tersebut menciptakan ketergantungan sekaligus ketimpangan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan pembagian tugas, tetapi juga oleh kemampuan aktor menyelaraskan informasi, membangun kepercayaan, menyelesaikan perbedaan kepentingan, dan menyesuaikan keputusan dengan kebutuhan lapangan (Budi et al., 2021; Dewi et al., 2017; Eka et al., 2024).
Dalam praktiknya, keberadaan program belum menjamin bahwa bantuan diterima petani sesuai kebutuhan. Pelaksanaan program masih menghadapi ketidaksesuaian waktu penyaluran pupuk dengan kalender tanam. Dalam kondisi tertentu, pupuk diterima ketika petani telah melewati masa pemupukan atau memasuki masa panen. Perubahan iklim dan ketidakpastian cuaca dapat mendorong petani menyesuaikan waktu tanam, sedangkan proses pendataan, penetapan alokasi, dan distribusi belum selalu mampu merespons perubahan tersebut secara cepat. Selain itu, volume bantuan yang ditetapkan pemerintah pusat belum selalu sebanding dengan kebutuhan petani yang tercatat dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK.
Program juga menggunakan sistem digital seperti e-RDKK, SIMLUHTAN, e-Verval, dan Data dan Informasi Alsintan atau DITA untuk mendukung pendataan, verifikasi, penyaluran, dan monitoring. Digitalisasi berpotensi meningkatkan keterlacakan serta akuntabilitas program. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada ketepatan pembaruan data, kesesuaian identitas penerima, kapasitas petugas, akses informasi, dan mekanisme koreksi ketika ditemukan ketidaksesuaian. Dengan demikian, sistem formal dan digital belum tentu menghasilkan proses yang inklusif dan adaptif apabila petani hanya terlibat pada tahap pengusulan tanpa memiliki ruang memadai untuk memengaruhi alokasi, jadwal penyaluran, dan evaluasi program.
Kompleksitas tersebut menempatkan Collaborative Governance sebagai perspektif yang relevan. Collaborative Governance mengacu pada proses tata kelola yang melibatkan lembaga pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam mekanisme bersama untuk menangani persoalan publik yang tidak dapat diselesaikan secara memadai oleh satu organisasi (Ansell & Gash, 2018). Pendekatan ini memungkinkan para aktor berbagi sumber daya, informasi, kapasitas, dan tanggung jawab (Ansell et al., 2020; Morse & Stephens, 2012; Rahmayanti, 2020). Namun, keterlibatan banyak organisasi belum cukup membuktikan terbentuknya kolaborasi substantif. Hubungan antarlembaga dapat tetap bersifat hierarkis dan administratif apabila tidak disertai dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta pengambilan keputusan yang lebih setara.
Sejumlah penelitian telah membahas Collaborative Governance dalam program ketahanan pangan. Qalam et al. (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh kepercayaan, pembagian peran, dan tata kelola antarpemangku kepentingan. Penelitian Suarha et al. (2026) menemukan bahwa kolaborasi masih menghadapi ketimpangan kekuatan antaraktor, keterbatasan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Meskipun demikian, penelitian terdahulu belum secara khusus menjelaskan bagaimana desain kelembagaan bantuan sarana produksi yang formal dan terdigitalisasi berhadapan dengan persoalan ketepatan waktu, keterbatasan alokasi, perubahan kalender tanam, ketimpangan kewenangan pusat dan daerah, serta terbatasnya pengaruh petani dalam keputusan program.
Berdasarkan kondisi tersebut, kesenjangan penelitian ini terletak pada belum memadainya penjelasan mengenai hubungan antara desain kelembagaan formal, kualitas proses kolaborasi, dan kemampuan program menyesuaikan keputusan dengan kebutuhan petani. Penelitian ini juga membedakan koordinasi administratif dari kolaborasi substantif. Analisis dilakukan menggunakan model Ansell dan Gash melalui dimensi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pola Collaborative Governance dalam program bantuan sarana produksi pertanian di Kabupaten Pandeglang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Kontribusi ilmiahnya terletak pada penjelasan mengenai kesenjangan antara formalisasi administratif dan kualitas kolaborasi substantif. Secara praktis, penelitian diharapkan mendukung perbaikan pendataan, alokasi, penyaluran, monitoring, evaluasi, dan mekanisme pengaduan. Keterkaitan dengan SDG 2 dibatasi pada relevansi program terhadap akses petani kecil pada sarana produksi, produktivitas pertanian, dan dukungan terhadap ketersediaan pangan, tanpa mengasumsikan bahwa perubahan produksi dapat langsung diatribusikan kepada program.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis proses Collaborative Governance dalam program bantuan sarana produksi pertanian di Kabupaten Pandeglang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada interaksi antaraktor, pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, partisipasi, serta hambatan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian. Unit analisis penelitian adalah proses kolaborasi yang ditelaah berdasarkan empat dimensi Ansell dan Gash, yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap program, meliputi unsur Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, Penyuluh Pertanian Lapangan, pengurus kelompok tani, petani penerima bantuan, serta distributor atau kios pengecer resmi.
Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaksanaan program, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi petunjuk teknis, e-RDKK, SIMLUHTAN, e-Verval, aplikasi Data dan Informasi Alsintan, dokumen calon petani dan calon lokasi, surat penetapan penerima, berita acara serah terima, laporan distribusi, serta data produksi pertanian Kabupaten Pandeglang. Wawancara diarahkan untuk menggali pengalaman informan mengenai pendataan, penetapan penerima, penyaluran bantuan, komunikasi antaraktor, pembagian kewenangan, partisipasi petani, monitoring, mekanisme pengaduan, dan penyelesaian masalah. Observasi dan dokumentasi digunakan untuk membandingkan ketentuan formal program dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.
Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan dimensi collaborative governance , kemudian dikembangkan menjadi tema-tema empiris seperti ketimpangan kewenangan, keterlambatan distribusi, keterbatasan alokasi, partisipasi petani, penggunaan sistem digital, dan kemampuan program merespons perubahan kebutuhan petani. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antaraktor dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen program. Identitas informan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan, sedangkan data produksi pertanian digunakan sebagai konteks untuk menilai relevansi program terhadap produktivitas dan ketersediaan pangan, bukan sebagai bukti langsung bahwa perubahan produksi disebabkan oleh program bantuan atau collaborative governance .
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Collaborative Governance dalam Program Bantuan Sarana Produksi
Program bantuan sarana produksi pertanian di Kabupaten Pandeglang melibatkan pemerintah pusat, Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, Penyuluh Pertanian Lapangan, kelompok tani, petani, distributor, kios pengecer resmi, serta penyedia alat dan mesin pertanian. Pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, petunjuk teknis, dan volume alokasi bantuan. Dinas Pertanian menjalankan fungsi pendataan, verifikasi, koordinasi, distribusi, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi. Penyuluh berperan menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan petani, sedangkan kelompok tani menjadi ruang penyusunan kebutuhan dan pengorganisasian penerima. Distributor dan kios resmi menjalankan fungsi penyaluran pupuk, sementara penyedia serta Dinas Pertanian terlibat dalam penyaluran bantuan alsintan.
Keterlibatan banyak aktor menunjukkan adanya tata kelola lintas organisasi. Namun, keberadaan pembagian tugas belum dengan sendirinya membuktikan terbentuknya Collaborative Governance secara substantif. Oleh karena itu, pola kolaborasi dianalisis berdasarkan empat dimensi Ansell dan Gash, yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi.
1. Kondisi Awal
Kondisi awal kolaborasi ditandai oleh ketergantungan antaraktor sekaligus ketimpangan dalam penguasaan kewenangan dan sumber daya. Pemerintah pusat menguasai kebijakan, petunjuk teknis, dan volume alokasi bantuan, sedangkan pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, dan petani memiliki pengetahuan yang lebih dekat dengan kondisi lahan, kebutuhan input, serta perubahan kalender tanam. Distributor dan kios memiliki fungsi penting dalam memastikan pupuk tersedia dan dapat ditebus oleh petani sesuai ketentuan.
Ketergantungan tersebut menciptakan kebutuhan untuk berkoordinasi. Pemerintah pusat memerlukan data daerah sebagai dasar penetapan penerima dan alokasi, sedangkan pemerintah daerah bergantung pada keputusan pusat untuk memperoleh volume bantuan. Penyuluh membutuhkan informasi dari kelompok tani dan petani untuk memperbarui kebutuhan, sementara petani bergantung pada ketepatan pendataan, ketersediaan alokasi, dan kelancaran distribusi. Meskipun para aktor memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian, kemampuan mereka memengaruhi keputusan tidak berada pada tingkat yang sama.
Ketimpangan paling jelas terlihat pada hubungan antara pengetahuan lokal dan kewenangan alokasi. Pemerintah daerah dan petani mengetahui perubahan waktu tanam dan kebutuhan aktual di lapangan, tetapi keputusan akhir mengenai jumlah bantuan tetap banyak ditentukan pada tingkat pusat. Kondisi tersebut menyebabkan informasi lokal tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi perubahan alokasi atau jadwal distribusi. Dengan demikian, kondisi awal kolaborasi memperlihatkan adanya ketergantungan yang kuat, tetapi disertai asimetri kewenangan yang membatasi ruang adaptasi pada tingkat daerah.
2. Kepemimpinan Fasilitatif
Kepemimpinan dalam program bantuan sarana produksi dilaksanakan secara berjenjang. Pada tingkat pusat, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berperan menetapkan kebijakan, petunjuk teknis, volume alokasi, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi secara nasional. Pada tingkat daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang menjadi koordinator utama yang menghubungkan kebijakan pusat dengan pelaksanaan program di tingkat kecamatan dan desa.
Dalam pengelolaan pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian menghimpun dan memverifikasi data melalui e-RDKK, menyusun alokasi pada tingkat kecamatan, serta melakukan pembinaan kepada petugas pelaksana. Penyuluh membantu penyusunan kebutuhan, verifikasi data, dan komunikasi dengan kelompok tani. Dalam program alsintan, Dinas Pertanian menerima dan memverifikasi usulan, menetapkan calon penerima, mendistribusikan bantuan, serta melakukan monitoring terhadap pemanfaatan alat.
Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya kepemimpinan koordinatif yang relatif jelas. Namun, kepemimpinan fasilitatif tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas administratif. Kepemimpinan fasilitatif juga menuntut kemampuan membuka dialog, menangani perbedaan kepentingan, memediasi konflik, serta memastikan kelompok yang memiliki sumber daya terbatas dapat menyampaikan kebutuhan. Dua naskah yang tersedia belum memberikan bukti terperinci mengenai forum penyelesaian konflik, mekanisme negosiasi alokasi, atau perubahan keputusan yang dihasilkan dari keluhan petani.
Oleh karena itu, kepemimpinan dalam program lebih kuat terlihat sebagai koordinasi administratif berjenjang daripada kepemimpinan fasilitatif yang sepenuhnya partisipatif. Peran Dinas Pertanian dan penyuluh dapat menjadi lebih fasilitatif apabila disertai forum evaluasi multipihak, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dan ruang bagi petani untuk memengaruhi penyesuaian program.
3. Desain Kelembagaan
Desain kelembagaan program dibentuk melalui regulasi, petunjuk teknis, pembagian tanggung jawab, dan penggunaan sistem informasi. Pendataan penerima pupuk bersubsidi dilakukan melalui e-RDKK yang terintegrasi dengan SIMLUHTAN. Data kebutuhan disusun melalui kelompok tani, dimasukkan pada tingkat kecamatan, dan diverifikasi secara berjenjang sebelum menjadi dasar penetapan penerima dan alokasi.
Pada bantuan alsintan, pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada e- Katalog, sedangkan penetapan penerima menggunakan mekanisme calon petani dan calon lokasi atau CPCL. Akuntabilitas penyaluran diperkuat melalui berita acara pemeriksaan dan serah terima, dokumentasi nomor rangka dan nomor mesin, foto penyerahan, serta pelaporan melalui aplikasi DITA.
Pengelolaan pupuk juga diawasi melalui e-Verval dengan pemeriksaan laporan bulanan, data e-RDKK, dokumen hubungan distributor dan kios, berita acara serah terima, bukti penyaluran digital, serta verifikasi lapangan. Keberadaan berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa program memiliki tingkat formalisasi, standardisasi, dan keterlacakan administratif yang relatif kuat.
Namun, formalisasi tidak selalu identik dengan inklusivitas dan adaptivitas. Sistem digital bergantung pada ketepatan pembaruan data, kesesuaian identitas penerima, kapasitas petugas, dan tersedianya mekanisme koreksi. Petani yang tidak tercatat atau memiliki ketidaksesuaian data berpotensi tidak memperoleh bantuan meskipun membutuhkan. Selain itu, penetapan alokasi secara terpusat membatasi fleksibilitas daerah dalam menyesuaikan jumlah bantuan dengan perubahan kebutuhan. Dengan demikian, desain kelembagaan relatif kuat dalam aspek pengendalian administratif, tetapi masih menghadapi kelemahan dalam fleksibilitas, keterbukaan keputusan, dan partisipasi penerima.
4. Proses Kolaborasi
Proses program berlangsung melalui tahap perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Ketiga tahap tersebut menjadi ruang interaksi antaraktor, tetapi kualitas kolaborasinya perlu dinilai berdasarkan keberadaan dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan kemampuan menghasilkan penyesuaian keputusan.
Pada tahap perencanaan, kebutuhan pupuk disusun melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok berdasarkan musyawarah kelompok tani. Data tersebut dimasukkan dalam e-RDKK dan diverifikasi secara berjenjang. Rekapitulasi tahun 2025 mencatat usulan pupuk urea sebesar 38.151.362 kg, NPK sebesar 47.751.457 kg, dan pupuk organik sebesar 29.925.200 kg. Usulan tersebut mencakup 82.133 petani pada 35 kecamatan dengan rencana tanam seluas 167.654,77 hektare.
Mekanisme tersebut menyediakan ruang bagi petani untuk menyampaikan kebutuhan melalui kelompok tani. Namun, partisipasi terutama berlangsung pada tahap pengusulan. Keputusan akhir tetap dibatasi oleh volume alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, keterlibatan petani belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan memengaruhi keputusan mengenai jumlah dan waktu distribusi.
Perencanaan alsintan mempertimbangkan luas lahan, tingkat kecukupan alat, kinerja alsintan, dan posisi wilayah sebagai sentra produksi. Berdasarkan penjumlahan rincian dalam naskah awal, realisasi bantuan tahun 2025 berjumlah 577 unit, terdiri atas 106 pompa air empat inci, 31 traktor roda dua, 80 traktor roda empat, 56 pompa air tiga inci, 270 hand sprayer , 12 rice transplanter , 19 traktor crawler , dua unit drone, dan satu traktor roda dua rotary. Bantuan tersebut disalurkan kepada 304 kelompok tani di 27 kecamatan. Angka 577 digunakan untuk menjaga konsistensi dengan jumlah seluruh rincian alat yang dilaporkan.
Pada tahap implementasi pupuk bersubsidi, distribusi melibatkan produsen, distributor, kios resmi, dan petani. Penebusan dapat dilakukan secara individual menggunakan identitas yang dipersyaratkan, melalui kelompok tani, atau melalui anggota keluarga. Struktur tersebut memperlihatkan koordinasi lintas aktor, tetapi belum cukup menunjukkan proses pengambilan keputusan bersama. Hubungan antara produsen, distributor, kios, dan petani lebih dominan berupa pelaksanaan fungsi distribusi yang telah ditetapkan secara administratif.
Pada tahap monitoring dan evaluasi, e-Verval dan DITA memperkuat kontrol terhadap kepatuhan dokumen, identitas penerima, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan. Namun, monitoring masih lebih banyak berorientasi pada keteraturan administrasi. Kedua naskah belum menjelaskan sejauh mana hasil monitoring dibahas bersama petani dan digunakan untuk mengubah jadwal distribusi, memperbaiki data, atau menyesuaikan prioritas penerima.
Secara keseluruhan, program telah memiliki fondasi koordinasi lintas organisasi, pembagian peran, regulasi, dan instrumen digital. Meskipun demikian, proses yang berlangsung masih lebih dekat dengan koordinasi administratif berjenjang daripada kolaborasi substantif. Unsur partisipasi terlihat dalam penyusunan kebutuhan, tetapi bukti mengenai dialog setara, pembangunan kepercayaan, penyelesaian konflik, dan perubahan keputusan berdasarkan aspirasi petani masih terbatas.
Hambatan Collaborative Governance dalam Program Bantuan Sarana Produksi
Pelaksanaan program bantuan sarana produksi di Kabupaten Pandeglang menghadapi hambatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menunjukkan keterbatasan tata kelola kolaboratif. Dua persoalan utama yang muncul adalah ketidaksesuaian waktu penyaluran pupuk dengan kalender tanam serta ketidakseimbangan antara kebutuhan petani dan alokasi bantuan. Selain itu, penggunaan sistem digital belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme koreksi data dan umpan balik yang responsif. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan karena memperlihatkan kesenjangan antara informasi yang dimiliki aktor di tingkat lokal dan kewenangan pengambilan keputusan yang berada pada tingkat lebih tinggi.
Hambatan pertama adalah ketidaktepatan waktu penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam beberapa kondisi, pupuk diterima ketika petani telah melewati masa pemupukan atau bahkan memasuki masa panen. Perubahan cuaca dan ketidakpastian musim mendorong petani menyesuaikan atau mempercepat waktu tanam, sedangkan pendataan, penetapan alokasi, dan penyaluran bantuan berjalan melalui prosedur administratif berjenjang. Akibatnya, kalender distribusi formal tidak selalu sesuai dengan kalender produksi aktual di tingkat petani. Permasalahan ini menunjukkan bahwa ketepatan administratif belum tentu menghasilkan ketepatan substantif. Bantuan dapat dinyatakan telah tersalurkan menurut dokumen, tetapi manfaatnya berkurang apabila diterima setelah periode penggunaan yang optimal.
Keterlambatan tersebut juga memperlihatkan lemahnya kemampuan sistem kolaborasi dalam mengubah informasi lokal menjadi penyesuaian keputusan. Petani, kelompok tani, dan penyuluh memiliki pengetahuan langsung mengenai perubahan musim, waktu tanam, dan kebutuhan pemupukan. Namun, informasi tersebut belum selalu dapat memengaruhi jadwal distribusi karena keputusan program terikat pada tahapan pendataan, pengesahan, alokasi, dan penyaluran yang relatif kaku. Dalam kerangka collaborative governance , kondisi ini menunjukkan bahwa pertukaran informasi telah berlangsung, tetapi belum diikuti pembagian pengaruh yang memadai dalam pengambilan keputusan (Bila & Saputra, n.d.; Kurniadi & Suryadi, 2021). Partisipasi lokal lebih berfungsi sebagai sumber data administratif daripada sebagai dasar adaptasi kebijakan.
Dampak keterlambatan terutama dirasakan oleh petani kecil yang memiliki kapasitas modal terbatas. Ketika pupuk bersubsidi tidak tersedia pada waktu pemupukan, petani menghadapi beberapa pilihan, yaitu membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih tinggi, mengurangi dosis pemupukan, menunda pemupukan, atau menggunakan alternatif input yang belum tentu sesuai. Pilihan tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mengurangi efisiensi usaha tani. Dengan demikian, keterlambatan distribusi tidak hanya menjadi masalah logistik, tetapi juga menghasilkan distribusi beban yang tidak seimbang karena risiko terbesar ditanggung oleh petani sebagai aktor dengan sumber daya paling terbatas.
Hambatan kedua adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan petani dan volume bantuan yang tersedia. Data e-RDKK tahun 2025 mencatat usulan kebutuhan pupuk urea sebesar 38.151.362 kg, NPK sebesar 47.751.457 kg, dan pupuk organik sebesar 29.925.200 kg untuk 82.133 petani pada 35 kecamatan dengan rencana tanam seluas 167.654,77 hektare (Prasetia, 2025). Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan luasnya cakupan program. Namun, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan jumlah akhir bantuan karena volume alokasi ditentukan pemerintah pusat. Akibatnya, proses penyusunan kebutuhan secara partisipatif tidak selalu berakhir pada pemenuhan kebutuhan secara proporsional.
Ketimpangan tersebut memperlihatkan adanya asimetri antara aktor yang menguasai informasi lokal dan aktor yang mengendalikan sumber daya program. Dinas Pertanian, penyuluh, kelompok tani, dan petani terlibat dalam pendataan serta verifikasi kebutuhan, tetapi pengaruh mereka terhadap penetapan volume akhir relatif terbatas. Situasi ini dapat mengurangi makna partisipasi karena petani terlibat dalam proses pengusulan, tetapi tidak memiliki ruang yang setara dalam menentukan prioritas ketika bantuan lebih kecil daripada kebutuhan. Kedua naskah juga belum menjelaskan secara terperinci kriteria yang digunakan untuk menentukan kelompok atau wilayah yang diprioritaskan. Ketiadaan penjelasan tersebut menimbulkan persoalan transparansi dan keadilan distributif, terutama pada kecamatan dengan luas tanam dan jumlah petani yang besar.
Keterbatasan alokasi juga dapat memengaruhi hubungan kepercayaan antaraktor. Ketika petani telah terdaftar dalam e-RDKK tetapi tidak menerima bantuan sesuai usulan, mereka dapat menilai bahwa pendataan tidak menghasilkan manfaat yang nyata. Sebaliknya, pemerintah daerah berada dalam posisi sulit karena bertanggung jawab menjelaskan kekurangan bantuan tanpa memiliki kewenangan menetapkan jumlah alokasi. Dalam kondisi demikian, kepercayaan terhadap sistem tidak hanya ditentukan oleh ketepatan data, tetapi juga oleh keterbukaan mengenai dasar penetapan alokasi, kriteria prioritas, dan alasan perbedaan antara usulan dan realisasi.
Hambatan berikutnya berkaitan dengan digitalisasi administrasi. Penggunaan e-RDKK, SIMLUHTAN, e-Verval, dan DITA memperkuat keterlacakan data, verifikasi penerima, dokumentasi penyaluran, dan pengawasan pemanfaatan bantuan. Namun, digitalisasi juga dapat menghasilkan persoalan baru ketika pembaruan data terlambat, identitas penerima tidak sesuai, petani berpindah lahan, atau kebutuhan berubah setelah data ditetapkan. Sistem digital pada akhirnya tetap bergantung pada kapasitas petugas, kualitas data dasar, dan tersedianya prosedur koreksi yang cepat.
Permasalahan utama bukan terletak pada penggunaan teknologi, tetapi pada kecenderungan menjadikan sistem digital sebagai pusat akuntabilitas tanpa mengembangkan mekanisme umpan balik yang setara. Monitoring melalui e-Verval dan DITA lebih kuat dalam memeriksa kelengkapan dokumen, identitas penerima, bukti penyaluran, dan kondisi barang. Akan tetapi, kedua naskah belum menunjukkan bahwa hasil monitoring secara rutin dibahas bersama petani dan digunakan untuk menyesuaikan jadwal, alokasi, atau kriteria penerima pada periode berikutnya. Monitoring dengan demikian lebih dominan berfungsi sebagai kontrol kepatuhan daripada sebagai proses pembelajaran kolaboratif.
Secara keseluruhan, hambatan program bukan merupakan persoalan yang berdiri sendiri. Keterlambatan distribusi berkaitan dengan rendahnya fleksibilitas kelembagaan; kekurangan alokasi berkaitan dengan sentralisasi kewenangan; masalah data berkaitan dengan kapasitas administrasi; dan lemahnya respons terhadap keluhan berkaitan dengan terbatasnya ruang partisipasi petani. Temuan ini menunjukkan bahwa program telah memiliki koordinasi lintas organisasi, tetapi belum sepenuhnya memiliki mekanisme kolaboratif yang mampu mengubah informasi, aspirasi, dan pengalaman aktor lokal menjadi penyesuaian keputusan. Penguatan kolaborasi karena itu memerlukan kalender distribusi yang lebih adaptif, transparansi mengenai alokasi, prosedur koreksi data yang lebih cepat, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dan forum evaluasi yang melibatkan petani secara substantif.
Relevansi Program terhadap Produktivitas Pertanian dan SDG 2
Program bantuan sarana produksi memiliki relevansi terhadap SDG 2 terutama melalui dukungannya terhadap akses petani kecil pada pupuk dan alat mesin pertanian, efisiensi proses produksi, serta ketersediaan pangan. Relevansi tersebut terbentuk melalui suatu rangkaian proses. Bantuan pupuk dapat mengurangi beban biaya input dan mendukung pemenuhan kebutuhan tanaman, sedangkan alsintan dapat mempercepat pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan kegiatan pertanian lainnya. Apabila bantuan diterima dalam jumlah, jenis, sasaran, dan waktu yang tepat, program berpotensi memperkuat kapasitas petani mempertahankan atau meningkatkan produksi.
Cakupan program menunjukkan bahwa bantuan sarana produksi memiliki posisi penting dalam sistem pertanian Kabupaten Pandeglang. Usulan pupuk tahun 2025 mencakup 82.133 petani pada 35 kecamatan. Sementara itu, berdasarkan penjumlahan rincian bantuan dalam naskah awal, bantuan alsintan berjumlah 577 unit yang disalurkan kepada 304 kelompok tani di 27 kecamatan. Jumlah tersebut terdiri atas 106 pompa air empat inci, 31 traktor roda dua, 80 traktor roda empat, 56 pompa air tiga inci, 270 hand sprayer , 12 rice transplanter , 19 traktor crawler , dua unit drone, dan satu traktor roda dua rotary. Data tersebut menunjukkan jangkauan program, tetapi belum dengan sendirinya menunjukkan tingkat pemanfaatan, pemerataan penggunaan, keberlanjutan perawatan, atau dampaknya terhadap produktivitas setiap kelompok penerima.
Relevansi bantuan terhadap produktivitas sangat bergantung pada kualitas implementasi. Pupuk yang diterima setelah masa pemupukan tidak menghasilkan manfaat yang sama dengan pupuk yang tersedia sesuai kalender tanam. Demikian pula, alsintan yang disalurkan belum tentu meningkatkan efisiensi apabila jenis alat tidak sesuai dengan kondisi lahan, operator tidak tersedia, biaya operasional tinggi, akses penggunaan tidak merata, atau pemeliharaan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, jumlah bantuan lebih tepat dipahami sebagai indikator keluaran program, sedangkan produktivitas, pengurangan biaya, efisiensi waktu, dan peningkatan kapasitas usaha tani merupakan indikator hasil yang masih memerlukan bukti pada tingkat penerima.
Data produksi pertanian Kabupaten Pandeglang dapat digunakan untuk menunjukkan konteks perkembangan sektor pertanian. Pada tahun 2025, produksi padi sawah tercatat sebesar 1.007.800 ton dengan luas panen 169.374 hektare (Pandeglang Open Data, 2025). Berdasarkan kedua angka tersebut, produktivitas yang konsisten secara matematis adalah sekitar 5,95 ton per hektare. Produksi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 874.513 ton, sehingga terdapat peningkatan sekitar 133.287 ton atau 15,24%. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki kapasitas produksi pangan yang besar dan bahwa program bantuan sarana produksi berada dalam konteks wilayah pertanian yang strategis (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pandeglang, 2021).
Meskipun demikian, peningkatan produksi tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung kepada program bantuan sarana produksi atau collaborative governance . Data yang digunakan bersifat agregat pada tingkat kabupaten dan tidak membedakan petani penerima dengan bukan penerima. Penelitian juga tidak menggunakan desain evaluasi dampak, data sebelum dan sesudah pada tingkat penerima, atau kelompok pembanding. Perubahan produksi dapat dipengaruhi oleh luas panen, kondisi iklim, ketersediaan air, varietas benih, intensitas tanam, serangan organisme pengganggu, harga komoditas, tenaga kerja, dan program pertanian lainnya. Oleh karena itu, data produksi berfungsi sebagai konteks relevansi program, bukan sebagai bukti kausal.
Hubungan antara program dan SDG 2 sebaiknya dijelaskan melalui jalur kontribusi yang lebih proporsional. Program menyediakan akses terhadap input dan peralatan; akses tersebut berpotensi menurunkan kendala biaya dan meningkatkan efisiensi produksi; peningkatan efisiensi berpotensi membantu petani mempertahankan atau meningkatkan hasil; dan produksi pertanian pada akhirnya dapat mendukung ketersediaan pangan daerah. Akan tetapi, setiap mata rantai tersebut bergantung pada ketepatan implementasi. Keterlambatan pupuk dapat memutus hubungan antara bantuan dan produktivitas, sedangkan keterbatasan alokasi dapat mengurangi luasnya manfaat program. Dengan demikian, kontribusi terhadap SDG 2 bersifat kondisional, bukan otomatis.
Kualitas Collaborative Governance menjadi faktor perantara yang menentukan apakah sumber daya program dapat menghasilkan manfaat yang diharapkan. Pembagian peran dan penggunaan sistem digital dapat meningkatkan keteraturan administratif, tetapi manfaat terhadap petani bergantung pada kemampuan aktor menyelaraskan data, jadwal, alokasi, dan kebutuhan lapangan. Apabila keputusan tetap terpusat, mekanisme umpan balik lemah, dan penyaluran kurang adaptif, maka program dapat memiliki keluaran administratif yang tinggi tanpa menghasilkan manfaat optimal bagi petani. Temuan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara program bantuan dan SDG 2 tidak hanya ditentukan oleh jumlah pupuk atau alsintan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang menghubungkan sumber daya tersebut dengan kebutuhan penerima.
Kontribusi program terhadap SDG 2 juga perlu dibatasi pada dimensi yang didukung oleh data penelitian. Program relevan terhadap akses petani kecil pada sarana produksi, produktivitas pertanian, dan ketersediaan pangan. Namun, penelitian tidak mengukur akses pangan rumah tangga, kualitas konsumsi, kondisi gizi, pendapatan bersih penerima, stabilitas pangan sepanjang waktu, atau keberlanjutan ekologis usaha tani. Oleh sebab itu, program tidak dapat disimpulkan telah mendukung seluruh dimensi ketahanan pangan. Penggunaan istilah “mendukung SDG 2” harus dipahami sebagai relevansi pada aspek produksi dan ketersediaan pangan, bukan pencapaian menyeluruh terhadap tujuan tanpa kelaparan.
Secara substantif, temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi utama program terletak pada penyediaan fondasi produksi bagi petani kecil. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena terdapat kesenjangan antara desain administratif dan kebutuhan aktual petani. Program telah mampu membangun sistem pendataan, verifikasi, penyaluran, dan monitoring, tetapi efektivitasnya terhadap SDG 2 bergantung pada perbaikan ketepatan waktu, kecukupan alokasi, pemerataan akses, pemanfaatan alsintan, dan pelibatan petani dalam evaluasi.
Dengan demikian, relevansi program terhadap SDG 2 sebaiknya tidak hanya dinilai dari besarnya bantuan yang disalurkan atau peningkatan produksi agregat. Penilaian perlu diarahkan pada sejauh mana bantuan diterima petani yang tepat, digunakan pada waktu yang tepat, mengurangi beban biaya, meningkatkan efisiensi, dan membantu mempertahankan produksi secara berkelanjutan. Penguatan Collaborative Governance diperlukan untuk menghubungkan indikator keluaran administratif dengan hasil yang dirasakan petani. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyelarasan distribusi dengan kalender tanam, transparansi alokasi, evaluasi pemanfaatan alsintan, pembaruan data yang responsif, dan penggunaan hasil monitoring sebagai dasar perbaikan program, bukan hanya sebagai bukti kepatuhan administratif.
SIMPULAN
Pola Collaborative Governance dalam program bantuan sarana produksi pertanian di Kabupaten Pandeglang telah didukung oleh pembagian peran, regulasi, dan sistem administrasi yang melibatkan pemerintah pusat, Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, Penyuluh Pertanian Lapangan, kelompok tani, petani, distributor, dan kios pengecer resmi. Kondisi awal kolaborasi menunjukkan adanya ketergantungan antaraktor, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan kewenangan karena penetapan alokasi bantuan lebih banyak ditentukan pada tingkat pusat, sedangkan aktor daerah memiliki pengetahuan yang lebih dekat terhadap kebutuhan petani. Kepemimpinan yang terbentuk masih dominan bersifat administratif dan berjenjang, sementara desain kelembagaan relatif kuat dalam aspek aturan, pendataan, verifikasi, distribusi, dan pengawasan melalui e-RDKK, SIMLUHTAN, e-Verval, dan DITA. Proses program telah membuka ruang partisipasi melalui penyusunan kebutuhan kelompok tani, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan pengambilan keputusan yang setara, pembangunan kepercayaan, penyelesaian konflik, dan penyesuaian keputusan berdasarkan aspirasi petani. Dengan demikian, program telah memiliki fondasi kelembagaan kolaboratif, tetapi praktiknya masih lebih dekat pada koordinasi administratif daripada Collaborative Governance yang substantif.
Pelaksanaan kolaborasi masih menghadapi dua hambatan utama, yaitu ketidaksesuaian waktu penyaluran pupuk dengan kalender tanam serta ketidakseimbangan antara alokasi bantuan dan kebutuhan aktual petani. Keterlambatan tidak hanya disebabkan oleh perubahan cuaca dan musim tanam, tetapi juga menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan dan distribusi belum cukup adaptif dalam merespons perubahan kondisi lapangan. Sementara itu, keterbatasan alokasi memperlihatkan adanya ketimpangan antara aktor yang mengetahui kebutuhan lokal dan aktor yang memiliki kewenangan menentukan jumlah bantuan. Kondisi tersebut berdampak lebih besar pada petani kecil karena mereka harus menanggung biaya tambahan ketika pupuk bersubsidi tidak tersedia tepat waktu atau tidak mencukupi. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi perlu diarahkan pada pemutakhiran data yang lebih cepat, penyesuaian kalender distribusi, transparansi penetapan prioritas, mekanisme revisi alokasi, forum evaluasi multipihak, dan saluran pengaduan yang mudah diakses petani.
Program bantuan sarana produksi memiliki kontribusi potensial terhadap produktivitas pertanian dan pencapaian SDG 2, khususnya pada aspek dukungan terhadap petani kecil dan ketersediaan pangan. Data produksi tahun 2025 menunjukkan besarnya kapasitas produksi padi dan komoditas pangan lain di Kabupaten Pandeglang, tetapi peningkatan produksi tidak dapat secara langsung dinyatakan sebagai dampak Collaborative Governance atau bantuan sarana produksi karena juga dipengaruhi oleh luas panen, iklim, irigasi, varietas, intensitas pertanaman, dan program pertanian lainnya. Oleh sebab itu, kontribusi program lebih tepat dipahami sebagai dukungan terhadap proses produksi melalui penyediaan pupuk dan alsintan, bukan sebagai hubungan kausal yang telah terbukti. Kontribusi terhadap SDG 2 juga perlu dibatasi pada dimensi produktivitas petani kecil dan ketersediaan pangan karena penelitian ini belum mengukur pendapatan petani, akses pangan rumah tangga, status gizi, dan keberlanjutan sistem produksi secara menyeluruh.
DAFTAR PUSTAKA
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Platforms as a Governance Strategy. Journal of Public Administration Research and Theory, 28(1), 16 – 32. https://doi.org/10.1093/jopart/mux030
- Ansell, C., Doberstein, C., Henderson, H., Siddiki, S., & ‘t Hart, P. (2020). Understanding inclusion in collaborative governance: a mixed methods approach. Policy and Society, 39(4), 570 – 591. https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. (2024). Kabupaten Pandeglang dalam angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Penduduk dan indikator kependudukan hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2025. Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2015). BERANDA - SDGs Indonesia. SDGs Bappenas.
- Beloskar, V. D., Haldar, A., & Gupta, A. (2023). Gender Equality And Women’s Empowerment: A Bibliometric Review Of The Literature On SDG 5 Through The Management Lens. Journal of Business Research, 172(114442).
- Bila, A., & Saputra, B. (n.d.). Collaborative Governancedalam Pemerintahan. Jurnal Transformasi Administrasi, 9(mor 2). Retrieved https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/114/60
- Budi, S. (Setiyo), Sugihardjo, S. (Sugihardjo), & Permatasari, P. (Putri). (2021). Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Desa Cabak, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 14(3), 299 – 310. https://doi.org/10.19184/JSEP.V14I3.26923
- Dewi, N. L. P. R., Utama, M. S., & Yuliarmi, N. N. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas USAha Tani dan Keberhasilan Program Simantri di Kabupaten Klungkung. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 165200. https://www.neliti.com/publications/165200/
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pandeglang. (2021). Rencana Strategis PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.
- Eka, A., Putri, A., Yuswita, E., & Aprilia, A. (2024). Pengaruh Kinerja Gabungan Kelompok Tani Terhadap Keberhasilan Program Usaha Produksi Beras (Studi Pada Gapoktan Dewi Sri Desa Glanggang Kabupaten Malang). Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, 8(1), 386 – 400. https://doi.org/10.21776/UB.JEPA.2024.008.01.32
- FAO. (2019). The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. In The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. https://doi.org/10.4060/ca3129en
- FAO. (2022). The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. In The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. https://doi.org/10.4060/cc0639en
- Kurniadi, & Suryadi, S. (2021). Collaborative-Governance: Teori dan Implementasi (p. 266).
- Meuleman, L. (2021). Public administration and governance for the sdgs: Navigating between change and stability. Sustainability (Switzerland), 13(11). https://doi.org/10.3390/su13115914
- Morse, R. S., & Stephens, J. B. (2012). Teaching collaborative governance: Phases, competencies, and case- based learning. Journal of Public Affairs Education, 18(3), 565 – 583.
- Pandeglang Open Data. (2025). Jumlah Hasil Pertanian Komoditas Perkebunan Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Komoditas Tahun 2025. https://opendata.pandeglangkab.go.id/nl/dataset/jumlah-hasil-pertanian-komoditas-perkebunan-berdasarkan-kecamatan-dan-jenis-komoditas-tahun-2024
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Prasetia, Moch. M. (2025, February 17). Pemkab Pandeglang Pastikan Stok Pupuk Bersubsidi Aman. Radar Banten. https://www.radarbanten.co.id/2025/02/17/pemkab-pandeglang-pastikan-stok-pupuk-bersubsidi-aman
- Purwati, G., Asyik, B., & Haryono, E. (2018). Faktor Penyebab Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Petani Kopi Menjadi Petani Sayuran. Jurnal Penelitian Geografi (JPG), 6(5).
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2024). Analisis kesejahteraan petani 2024. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Qalam, A., Jurnal, :, Keagamaan, I., Kemasyarakatan, D., Indriastuti, D., Priluddina, M., Rusmana, R. B., & Yuliyanto, T. (2023). Tata Kelola Kolaboratif Program Ketahanan Pangan di Kodim 0733 Kota Semarang. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(6), 4613 – 4629. https://doi.org/10.35931/AQ.V17I6.2960
- Rahmayanti, K. P. (2020). Promote collaborative governance? Review of disaster risk reduction strategy in Jakarta. In Promote collaborative governance? Review of disaster risk reduction strategy in Jakarta. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- Rasyid, H. (2020). Petani di Tengah Daya Saing Logistik. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik.
- Simanjuntak, R. (2018). Analisis Kontribusi Usahatani Kemenyan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani”(Studi Kasus: Desa Tapian Nauli II di Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara).
- Suarha, C., Triadi, R., Saputra, G. W., & Santosa, P. (2026). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 12(1), 77 – 94. https://doi.org/10.25157/MODERAT.V12I1.5585
- WHO. (2016). WORLD HEALTH STATISTICS - MONITORING HEALTH FOR THE SDGs. World Health Organization, 1.121.
Copyright (c) 2026 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)Published by Mahesa Research Center Online ISSN: 2622-3740 | DOI Prefix: 10.34007 OAI-PMH: https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/oai | Quick LinksFocus & Scope | Author Guidelines Editorial Team | Peer Reviewers | Editorial Office & LicensePerumahan Griya Nafisa 2, Blok A No. 10, Jl. Benteng Hilir / Titi Sewa, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
|





