Hukum Administrasi Bisnis di Era Digital: Tantangan Regulasi Terhadap Platform Ekonomi Digital
Universitas Quality Berastagi
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta tantangan implementasi hukum administrasi bisnis dalam mengatur platform ekonomi digital. Masalah penelitian ini difokuskan pada pengaturan hukum administrasi bisnis terhadap platform ekonomi digital dalam kerangka regulasi di Indonesia saat ini dan tantangan utama implementasi hukum administrasi bisnis dalam mengatur platform ekonomi digital untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang relevan untuk mengatur platform ekonomi digital, namun pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum administrasi bisnis yang adaptif. Tantangan utama terletak pada aspek implementasi administratif, yang ditandai oleh fragmentasi kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta belum responsifnya instrumen perizinan dan pengawasan terhadap karakteristik platform digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan hukum administrasi bisnis di era digital memerlukan pembaruan desain dan kapasitas instrumen administrasi negara yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik serta keadilan sosial. Secara teoretis dan kebijakan, penelitian ini memperkaya diskursus hukum administrasi bisnis melalui pendekatan normatif-administratif yang responsif dan berkeadilan.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Bisnis; Ekonomi Digital; Platform Digital; Regulasi; Keadilan Sosial.
Abstract
This study aims to analyze the regulatory framework and implementation challenges of business administrative law in governing digital economic platforms. The research focuses on two main issues: the regulation of business administrative law concerning digital economic platforms within Indonesia’s current regulatory framework, and the key challenges in implementing business administrative law to ensure legal certainty and social justice in the digital economy. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, at the normative level, Indonesia has established various relevant regulations to govern digital economic platforms; however, these regulations remain sectoral in nature and have not yet been integrated into a comprehensive and adaptive framework of business administrative law. The main challenges lie in administrative implementation, as reflected in fragmented institutional authority, weak inter-agency coordination, limited supervisory capacity, and regulatory instruments that are insufficiently responsive to the distinctive characteristics of digital platforms. This study concludes that strengthening business administrative law in the digital era requires reforming the design and capacity of state administrative instruments in a manner that is integrated, adaptive, and oriented toward public interest and social justice.
Keywords: Business Administrative Law; Digital Economy; Digital Platforms; Regulation; Social Justice.
PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi digital di Indonesia merupakan bagian dari transformasi sosial yang lebih luas, di mana teknologi tidak hanya memengaruhi cara manusia bertransaksi, tetapi juga membentuk ulang relasi kekuasaan, struktur kerja, dan peran negara dalam kehidupan ekonomi. Platform ekonomi digital seperti marketplace, layanan transportasi daring, dan sistem pembayaran elektronik telah menjadi ruang baru aktivitas ekonomi yang menghubungkan pelaku usaha, pekerja, dan konsumen dalam skala besar dan lintas wilayah. Dalam konteks ini, platform digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai entitas bisnis privat, melainkan sebagai aktor sosial-ekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan publik (Rahman, 2024; OECD, 2020).
Perubahan tersebut membawa implikasi signifikan bagi hukum administrasi bisnis. Secara konseptual, hukum administrasi bisnis berfungsi mengatur hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, dan tata kelola ekonomi yang adil. Namun, model bisnis platform digital yang berbasis teknologi algoritmik, penguasaan data, serta operasi lintas sektor dan lintas yurisdiksi menantang paradigma hukum administrasi yang selama ini dirancang untuk kegiatan usaha konvensional (Asshiddiqie, 2019). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketidaksiapan instrumen administrasi negara dalam menghadapi realitas ekonomi digital berpotensi menciptakan ketimpangan relasi antara platform dan aktor ekonomi lain yang lebih rentan, seperti pekerja dan usaha mikro kecil (Wibowo, 2024).
Penelitian terdahulu menunjukan bahwa sebagian besar kajian masih bersifat sektoral, seperti yang berfokus pada perlindungan data pribadi (Simanjuntak, 2023), ketenagakerjaan gig (Stevania, 2024; Wardhana, 2023), maupun aspek fiskal digital (Darussalam & Septriadi, 2022). Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi persoalan spesifik, namun belum mengkaji secara komprehensif keterkaitan antar-instrumen administrasi negara dalam mengatur platform ekonomi digital secara holistik. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya integratif yang menganalisis platform digital dalam satu kerangka hukum administrasi bisnis yang terpadu.
Pemerintah Indonesia telah merespons perkembangan ekonomi digital melalui berbagai pembaruan regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Secara normatif, regulasi-regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara untuk menghadirkan kepastian hukum dalam ekosistem digital. Berbagai penelitian terdahulu menegaskan bahwa tantangan utama justru terletak pada aspek implementasi administratif, bukan pada ketiadaan norma hukum (Syafriadi, 2023; Solihah, 2025).
Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti persoalan implementasi dalam sektor tertentu, penelitian ini mengkaji tantangan implementasi tersebut sebagai akibat dari fragmentasi desain hukum administrasi bisnis secara keseluruhan, sehingga memberikan perspektif yang lebih sistemik dan struktural.
Salah satu isu krusial dalam tata kelola platform ekonomi digital adalah perlindungan data pribadi. Dalam ekonomi digital, data tidak hanya menjadi sarana pendukung transaksi, tetapi juga sumber utama nilai ekonomi. Platform digital mengumpulkan, mengolah, dan memonetisasi data pengguna dalam skala besar, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Dari perspektif humaniora, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai subjek hukum (Zuboff, 2019). Penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun UU Pelindungan Data Pribadi telah memberikan kerangka normatif, pengawasan administratif terhadap kepatuhan platform masih lemah akibat keterbatasan kapasitas institusional dan koordinasi antarlembaga (Simanjuntak, 2023).
Isu lain yang tidak kalah penting adalah ketenagakerjaan dalam ekonomi platform (gig economy). Pekerja platform seringkali berada dalam posisi hukum yang ambigu antara pekerja dan mitra independen. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi ini menyebabkan defisit perlindungan hukum, terutama terkait jaminan sosial, kepastian pendapatan, dan mekanisme pengawasan administratif (Stevania, 2024; Wardhana, 2023). Dari perspektif hukum administrasi bisnis, ketidakjelasan ini mencerminkan keterbatasan negara dalam menyesuaikan instrumen pengawasan ketenagakerjaan terhadap model bisnis digital yang fleksibel namun berisiko secara sosial (De Stefano, 2016).
Selain perlindungan data dan ketenagakerjaan, administrasi fiskal digital juga menjadi tantangan penting. Pertumbuhan transaksi digital memperluas basis ekonomi, tetapi sekaligus menyulitkan administrasi perpajakan, khususnya dalam menentukan subjek pajak dan memantau transaksi lintas yurisdiksi. Kebijakan fiskal digital di Indonesia, termasuk pelibatan platform sebagai mitra strategis dalam pemungutan dan pelaporan pajak, menunjukkan perubahan peran platform dalam tata kelola fiskal (Darussalam & Septriadi, 2022). Namun, penelitian menunjukkan bahwa tanpa integrasi sistem data dan koordinasi administratif yang kuat, kebijakan fiskal digital berpotensi menimbulkan beban administratif yang tidak proporsional, terutama bagi UMKM yang bergantung pada platform digital (OECD, 2021).
Selanjutnya, perizinan berusaha berbasis elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) merupakan instrumen utama reformasi administrasi bisnis di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Akan tetapi, penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi OSS masih menghadapi kendala teknis, disharmoni regulasi sektoral, serta ketidakjelasan klasifikasi izin bagi model bisnis platform digital (Syafriadi, 2023). Dalam perspektif keadilan administratif, perizinan elektronik seharusnya tidak hanya mempermudah prosedur, tetapi juga menjamin akses yang setara dan perlindungan hukum bagi seluruh pelaku usaha (Hadjon & Djatmiati, 2020).
Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa tantangan regulasi terhadap platform ekonomi digital dalam perspektif hukum administrasi bisnis tidak bersifat sektoral atau teknis semata, melainkan bersifat struktural dan institusional. Fragmentasi kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan kapasitas administratif menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas regulasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum administrasi bisnis yang lebih adaptif dan terintegrasi, yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan sosial dan perlindungan kepentingan publik (Black, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum administrasi bisnis terhadap platform ekonimi digital dalam kerangka regulasi di Indonesia dan tantangan utama implementasi hukum administrasi bisnis dalam mengatur platform ekonomi digital untuk menjadi kepastian hukum dan keadailan sosial. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan hukum administrasi bisnis yang terintegrasi untuk menganalisis tata kelola platform ekonomi digital sebagai entitas usaha modern yang beroperasi lintas sektor, lintas kewenangan, dan lintas wilayah.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif sebagai kaidah yang mengatur perilaku subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai suatu sistem normatif yang terdiri atas asas, norma, dan doktrin hukum, serta putusan-putusan yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara empiris (Soekanto & Mamudji, 2015; Marzuki, 2021). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif yuridis dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan konstruksi regulasi dan desain instrumen administrasi negara dalam mengatur platform ekonomi digital. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang- undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan platform ekonomi digital dan hukum administrasi bisnis, seperti peraturan mengenai perlindungan data pribadi, perdagangan melalui sistem elektronik, perizinan berusaha berbasis risiko, serta kebijakan fiskal digital. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsistensi, sinkronisasi, dan kecukupan norma hukum dalam merespons dinamika ekonomi digital (Marzuki, 2021).
Rayani Saragih, Maslon Hutabalian, Venius Ndruru & Jopia Milala, Hukum Administrasi Bisnis di Era Digital:
Tantangan Regulasi Terhadap Platform Ekonomi Digital
Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum administrasi bisnis, seperti kewenangan administrasi, pengawasan, perizinan, diskresi, dan akuntabilitas negara, yang relevan dalam pengaturan platform ekonomi digital. Pendekatan ini penting untuk menafsirkan norma hukum secara sistematis dan kontekstual, terutama ketika peraturan perundang-undangan belum secara eksplisit mengatur model bisnis platform digital yang bersifat dinamis dan lintas sektor (Asshiddiqie, 2019; Hadjon & Djatmiati, 2020). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi digital dan administrasi bisnis, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang mengatur perlindungan data pribadi, perdagangan elektronik, perizinan berusaha, serta kebijakan fiskal digital. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum administrasi negara dan hukum administrasi bisnis, jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA, jurnal internasional bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik platform ekonomi digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu (Soekanto & Mamudji, 2015).
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum berdasarkan asas-asas hukum, doktrin, dan teori hukum administrasi untuk menjelaskan bagaimana regulasi platform ekonomi digital dirancang dan diimplementasikan dalam praktik administrasi negara (Ibrahim, 2006).
Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan teknik penalaran hukum (legal reasoning) yang bersifat deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke permasalahan khusus yang berkaitan dengan pengaturan platform ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis sistematis untuk melihat keterkaitan antar-peraturan dan mengidentifikasi potensi tumpang tindih kewenangan serta kelemahan desain instrumen administrasi negara (Hadjon & Djatmiati, 2020). Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan regulasi platform ekonomi digital serta menawarkan kerangka analisis hukum administrasi bisnis yang lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik.
Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena menggunakan pendekatan normatif yuridis yang tidak melibatkan data empiris lapangan, sehingga temuan penelitian lebih menekankan pada analisis norma hukum dan belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika implementasi secara faktual di tingkat praktik administratif. Selain itu, ruang lingkup analisis penelitian ini dibatasi pada kerangka regulasi nasional dan instrumen hukum administrasi bisnis yang relevan dengan platform ekonomi digital, tanpa melakukan perbandingan lintas negara atau analisis sektoral secara mendalam pada masing-masing domain (misalnya secara khusus pada sektor ketenagakerjaan, perpajakan, atau perlindungan data). Oleh karena itu, generalisasi temuan penelitian ini perlu dipahami dalam konteks analisis normatif terhadap sistem hukum Indonesia, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris maupun komparatif untuk memperkuat validitas dan kedalaman kajian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Administrasi Bisnis terhadap Plarfirm Ekonomi Digital
Hasil analisis normatif yuridis menunjukkan bahwa pengaturan hukum administrasi bisnis terhadap platform ekonomi digital di Indonesia telah tersedia secara normatif, namun masih bersifat tersebar dan sektoral. Berbagai peraturan perundang-undangan yang relevanseperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya komitmen negara dalam mengatur aktivitas ekonomi digital. Namun demikian, regulasi tersebut belum membentuk satu kerangka hukum administrasi bisnis yang terintegrasi secara khusus bagi platform ekonomi digital (Republik Indonesia, 2019; 2021; 2022; 2024).
Dari perspektif hukum administrasi bisnis, kondisi ini menunjukkan bahwa negara masih menggunakan pendekatan administratif konvensional yang menempatkan platform digital sebagai pelaku usaha biasa. Padahal, platform ekonomi digital memiliki karakteristik khas, seperti penguasaan data dalam skala besar, mekanisme pengendalian algoritmik, serta operasi lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Ketidaksesuaian antara desain norma hukum dan karakteristik platform tersebut berimplikasi pada lemahnya efektivitas instrumen administrasi negara dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik (Asshiddiqie, 2019). Dalam aspek perlindungan data pribadi, UU PDP telah mengatur prinsip-prinsip dasar pemrosesan data serta hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa kekuatan norma tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme pengawasan administratif yang operasional. Keterbatasan kapasitas lembaga pengawas, belum optimalnya mekanisme audit kepatuhan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga menyebabkan perlindungan data pribadi dalam praktik platform ekonomi digital belum berjalan efektif (Simanjuntak, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kemampuan administrasi negara dalam melakukan penegakan hukum administratif. Aspek lain yang menimbulkan tantangan serius adalah ketenagakerjaan dalam ekonomi platform (gig economy). Regulasi ketenagakerjaan nasional masih didasarkan pada dikotomi pekerja dan pengusaha, sementara hubungan kerja dalam platform digital bersifat fleksibel dan dimediasi oleh sistem digital. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman administratif khusus bagi platform digital menyebabkan pekerja platform berada dalam posisi rentan, terutama terkait jaminan sosial dan kepastian kerja (Stevania, 2024; Wardhana, 2023). Dari sudut pandang hukum administrasi bisnis, kondisi ini mencerminkan keterbatasan negara dalam menyesuaikan instrumen pengawasan ketenagakerjaan terhadap model bisnis digital yang terus berkembang.
Dalam ranah administrasi fiskal digital, pemerintah mulai melibatkan platform sebagai mitra strategis dalam pelaporan dan pemungutan pajak, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024. Kebijakan ini menunjukkan pergeseran peran platform dalam tata kelola fiskal nasional. Namun, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal digital sangat bergantung pada integrasi sistem data dan koordinasi antarlembaga. Tanpa desain administrasi yang terintegrasi, kebijakan fiskal digital berpotensi menimbulkan beban kepatuhan yang tidak proporsional, khususnya bagi UMKM yang bergantung pada platform digital (Darussalam & Septriadi, 2022; OECD, 2021).
Selanjutnya, perizinan berusaha berbasis elektronik melalui sistem OSS merupakan instrumen utama reformasi administrasi bisnis di Indonesia. Secara normatif, OSS bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi perizinan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS masih menghadapi kendala teknis, disharmoni regulasi sektoral, serta ketidakjelasan klasifikasi risiko bagi model bisnis platform digital (Syafriadi, 2023). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi akses keadilan administratif bagi pelaku usaha digital.
Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan pengaturan hukum administrasi bisnis terhadap platform ekonomi digital tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada keterbatasan desain dan kapasitas instrumen administrasi negara. Fragmentasi kewenangan, lemahnya koordinasi, serta belum adaptifnya mekanisme pengawasan dan perizinan menunjukkan perlunya pembaruan paradigma hukum administrasi bisnis. Pembaruan tersebut harus diarahkan pada pembentukan kerangka administrasi yang terintegrasi, adaptif terhadap karakteristik platform digital, serta berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan sosial (Hadjon & Djatmiati, 2020). Penelitian ini merumuskan suatu model hukum adminstrasi bisnis terintegrasi sebagai kerangka konseptual untuk memperkuat tata kelola regualsi di era digitial, yaitu: a. Integrasi Regulasi (Regulatory Integration) Model ini menekankan perlunya harmonisasi dan sinkronisasi antar-peraturan yang mengatur platform ekonomi digital, yang selama ini tersebar dalam berbagai sektor Rayani Saragih, Maslon Hutabalian, Venius Ndruru & Jopia Milala, Hukum Administrasi Bisnis di Era Digital:
Tantangan Regulasi Terhadap Platform Ekonomi Digital
seperti perlindungan data pribadi, perdagangan elektronik, ketenagakerjaan, perpajakan, dan perizinan berusaha. Integrasi regulasi dilakukan melalui pendekatan cross-sectoral regulatory framework, sehingga platform ekonomi digital tidak lagi diposisikan sebagai objek regulasi sektoral, melainkan sebagai subjek hukum administratif yang memiliki karakteristik khusus. Dengan demikian, regulasi tidak hanya bersifat normatif parsial, tetapi membentuk satu kesatuan sistem hukum administrasi bisnis yang adaptif. b. Integrasi Kelembagaan (Institutional Coordination Model) Mengacu pada temuan tentang fragmentasi kewenangan antarlembaga, model ini menekankan pentingnya pembentukan mekanisme koordinasi administratif lintas sektor melalui pendekatan network governance. Dalam model ini, lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan terkait platform digital seperti otoritas perlindungan data, kementerian perdagangan, ketenagakerjaan, dan fiskal—tidak bekerja secara terpisah, melainkan terhubung dalam sistem koordinasi terpadu. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan lead coordinating body atau penguatan fungsi koordinatif antar lembaga untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. c. Integrasi Sistem Pengawasan dan Perizinan (Adaptive Administrative System) Model ini menekankan perlunya transformasi instrumen administrasi negara dari pendekatan konvensional menuju sistem yang berbasis digital dan adaptif. Pengawasan administratif terhadap platform ekonomi digital harus dilakukan melalui integrasi sistem data, mekanisme audit kepatuhan berbasis risiko, serta penguatan sistem perizinan elektronik (OSS) yang responsif terhadap karakteristik platform digital. Dalam konteks ini, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif formal, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian negara yang menjamin kepastian hukum dan keadilan administratif bagi seluruh pelaku usaha. d. Pendekatan Berbasis Kepentingan Publik dan Keadilan Sosial Sebagai dimensi normatif, model ini menempatkan kepentingan publik dan keadilan sosial sebagai orientasi utama dalam pengaturan platform ekonomi digital. Hal ini penting mengingat temuan penelitian menunjukkan adanya potensi ketimpangan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, seperti pekerja platform dan UMKM. Oleh karena itu, hukum administrasi bisnis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak sosial.
Tantangan Implementasi Hukum Administrasi Bisnis dalam Mengatur Platform Ekonomi
Digital
Hasil analisis normatif yuridis menunjukkan bahwa tantangan utama hukum administrasi bisnis dalam mengatur platform ekonomi digital tidak terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada keterbatasan implementasi administratif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur ekonomi digital telah dibentuk dan diperbarui, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas institusional, desain instrumen administrasi, serta koordinasi antarlembaga negara. Dalam konteks ini, hukum administrasi bisnis belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai sarana pengendalian negara terhadap dinamika ekonomi digital yang berkembang cepat dan kompleks (Asshiddiqie, 2019). Salah satu tantangan mendasar adalah lemahnya koordinasi antarlembaga dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap platform ekonomi digital. Karakteristik platform yang beroperasi lintas sektor perdagangan, ketenagakerjaan, perlindungan data, dan fiskal menyebabkan kewenangan pengawasan tersebar pada berbagai institusi negara. Fragmentasi kewenangan ini sering kali menimbulkan tumpang tindih kebijakan, perbedaan interpretasi norma, serta kesenjangan pengawasan. Dari perspektif hukum administrasi, kondisi tersebut menunjukkan belum terbangunnya mekanisme koordinasi horizontal yang efektif dalam mengelola subjek usaha digital yang bersifat lintas sektor (Hadjon & Djatmiati, 2020). Dalam aspek perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar normatif yang kuat mengenai hak subjek data dan kewajiban pengendali data, termasuk bagi platform digital. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan administratif terhadap kepatuhan platform masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan kapasitas lembaga pengawas, belum optimalnya mekanisme audit kepatuhan, serta belum terintegrasinya pengawasan perlindungan data dengan rezim perdagangan elektronik dan perizinan usaha menyebabkan penegakan hukum administratif belum berjalan efektif (Simanjuntak, 2023). Akibatnya, perlindungan data pribadi dalam praktik platform digital berpotensi bersifat formalistik dan belum sepenuhnya melindungi kepentingan pengguna sebagai warga negara.
Tantangan implementasi juga sangat terlihat dalam ketenagakerjaan ekonomi platform (gig economy). Regulasi ketenagakerjaan nasional pada dasarnya masih berlandaskan hubungan kerja konvensional antara pekerja dan pemberi kerja, sementara hubungan kerja dalam platform digital bersifat fleksibel, tidak langsung, dan dimediasi oleh sistem algoritmik. Ketiadaan pedoman administratif yang secara khusus mengatur tanggung jawab platform terhadap pekerja menyebabkan lemahnya pengawasan hubungan kerja dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja platform (Stevania, 2024). Dari perspektif hukum administrasi bisnis, kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen pengawasan negara belum mampu beradaptasi dengan model relasi kerja digital yang menempatkan pekerja dalam posisi rentan secara sosial dan ekonomi (Wardhana, 2023).
Dalam ranah administrasi fiskal digital, pemerintah mulai mengembangkan kebijakan yang melibatkan platform sebagai mitra strategis dalam pemungutan dan pelaporan pajak, sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan fiskal digital. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan fiskal digital masih menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan integrasi sistem data, fragmentasi kewenangan antarinstansi fiskal, serta beban kepatuhan administratif yang relatif tinggi bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada platform digital (Darussalam & Septriadi, 2022). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi keadilan distributif dalam pelaksanaan kebijakan fiskal digital (OECD, 2021).
Selanjutnya, dalam perizinan berusaha berbasis elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS), tantangan implementasi tercermin pada aspek teknis dan kelembagaan. Meskipun OSS dirancang untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan meningkatkan transparansi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kendala teknis sistem, disharmoni regulasi sektoral, serta ketidakjelasan klasifikasi risiko bagi model bisnis platform digital masih sering terjadi (Syafriadi, 2023). Dari perspektif hukum administrasi bisnis, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai sarana negara untuk menjamin kepastian hukum dan akses keadilan administratif bagi pelaku usaha. Ketika sistem perizinan tidak adaptif terhadap karakteristik platform digital, maka tujuan tersebut sulit tercapai. Dari sudut pandang humaniora dan keadilan sosial, berbagai tantangan implementasi tersebut menunjukkan bahwa hukum administrasi bisnis belum sepenuhnya mampu menjaga keseimbangan antara dorongan inovasi ekonomi digital dan perlindungan kelompok rentan, seperti pekerja platform dan usaha kecil. Hukum administrasi bisnis masih cenderung berfokus pada kepatuhan formal terhadap prosedur, tanpa disertai pendekatan substantif yang mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan administratif. Oleh karena itu, penguatan hukum administrasi bisnis perlu diarahkan pada pembentukan instrumen yang lebih adaptif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga regulasi platform ekonomi digital tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga adil secara sosial (Hadjon & Djatmiati, 2020).
SIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum administrasi bisnis terhadap platform ekonomi digital di Indonesia telah tersedia secara normatif, namun masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka pengaturan yang secara khusus mengakomodasi karakteristik platform digital. Tantangan utama tidak terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada keterbatasan implementasi administratif, yang ditandai oleh Rayani Saragih, Maslon Hutabalian, Venius Ndruru & Jopia Milala, Hukum Administrasi Bisnis di Era Digital:
Tantangan Regulasi Terhadap Platform Ekonomi Digital
fragmentasi kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum adaptifnya instrumen pengawasan dan perizinan. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan data pribadi, ketidakpastian pengaturan ketenagakerjaan gig, kendala administrasi fiskal digital, serta rendahnya kepastian hukum dalam perizinan berusaha berbasis elektronik.
Sebagai kontribusi teoretis, penelitian ini merumuskan model hukum administrasi bisnis terintegrasi yang menekankan empat pilar utama, yaitu integrasi regulasi lintas sektor, penguatan koordinasi kelembagaan, pengembangan sistem pengawasan dan perizinan administratif yang adaptif berbasis digital, serta orientasi pada kepentingan publik dan keadilan sosial. Model ini memperkaya diskursus hukum administrasi bisnis dengan menggeser pendekatan sektoral menuju pendekatan sistemik yang mampu merespons karakteristik platform ekonomi digital yang lintas sektor dan dinamis.
Berdasarkan temuan tersebut, reformasi regulasi perlu dilakukan secara lebih tegas melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam satu kerangka hukum administrasi bisnis terpadu, pembentukan atau penguatan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang efektif, integrasi sistem data dan pengawasan administratif berbasis risiko, serta penyesuaian sistem perizinan berusaha agar lebih responsif terhadap model bisnis platform digital. Dengan demikian, penguatan hukum administrasi bisnis di era digital tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu menjamin keadilan sosial dan perlindungan kepentingan publik secara berkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar hukum administrasi negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Black, J. (2017). Regulatory technologies, risks, and governance. European Journal of Law and Technology, 8(1), 1–20. Darussalam, D., & Septriadi, D. (2022). Tax challenges of the digital economy in Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia, 6(1), 1–18. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1
De Stefano, V. (2016). The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowd work and labour protection in the “gig-economy”. Comparative Labor Law & Policy Journal, 37(3), 471–504. Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2020). Argumentasi hukum administrasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional.
OECD. (2020). Digital transformation in the age of COVID-19: Building resilience and bridging divides. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/3a8ba0c5-en
OECD. (2021). Tax challenges arising from digitalisation of the economy. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/3b1b41d3-en
Rahman, M. A. (2024). Transformasi ekonomi digital dan implikasi regulasi bisnis di Indonesia. Jurnal Ekonomi Digital Indonesia, 5(2), 101–120.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS).
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11/2008 (UU ITE).
Simanjuntak, P. H. (2023). Perlindungan data pribadi dalam aktivitas ekonomi digital pasca Undang-Undang PDP. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(3), 389–405.
Solihah, S. (2025). Harmonisasi regulasi perizinan berusaha dalam sistem OSS berbasis risiko. Jurnal Cakrawala Hukum, 16(1), 55–73.
Stevania, M. (2024). Kepastian hukum jaminan sosial ketenagakerjaan bagi gig worker di Indonesia. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 11(2), 145–160.
Syafriadi, S. (2023). Efektivitas Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 201–218.
Wardhana, A. P. K. (2023). Status hukum pekerja platform digital dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(4), 623–645.
Wibowo, A. (2024). Fragmentasi kewenangan dalam pengawasan ekonomi digital: Perspektif hukum administrasi negara. Jurnal Hukum & Pembangunan, 54(1), 77–98.
Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. New York, NY: PublicAffairs.
Copyright (c) 2026 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)Published by Mahesa Research Center Online ISSN: 2622-3740 | DOI Prefix: 10.34007 OAI-PMH: https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/oai | Quick LinksFocus & Scope | Author Guidelines Editorial Team | Peer Reviewers | Editorial Office & LicensePerumahan Griya Nafisa 2, Blok A No. 10, Jl. Benteng Hilir / Titi Sewa, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
|





