Urgensi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Peradilan Pidana di Indonesia
(1) Universitas Airlangga
(2) Universitas Airlangga
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Afandi, F., (2016), Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, 28 (1): 93-106
Eddyono, S.W. & Napitupulu, E., (2014), Prospek Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP, Jakarta: ICJR
Erdiansyah, (2010), Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, 1 (1): 126-133
Hikmawati, P., (2013), Eksistensi Hakim Komisiaris dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Kajian, 8 (1): 1-26
Maringka, R.J., (2017), Pembentukan Lembaga Hakim Komisiaris dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Jurnal Hukum Unsrat, 23 (10): 38-48
Marzuki, P.M., (2016), Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
Minarno, N.B., (2011), Beberapa Permasalahan dalam Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian, Jurnal Perspektif, 16 (2): 117-127
Muniarsih, S., (2018), Pembuktian Berdasarkan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di dalam Persidangan dalam Perkara Persetubuhan Anak, Jurnal Verstek, 7 (2): 192-199
Oktafiani, T. & Mukhlis, (2018), Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Persidangan dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti, JIM Bidang Hukum Pidana, 2 (2): 321-331
Pangaribuan, L.M., (2014), Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Media Hukum dan Keadilan Teropong, 1: 1-18
Purwoleksono, D.E., (2019), Hukum Pidana Untaian Pemikiran, Surabaya: Airlangga University Press.
Raharjo, A. & Angkasa, (2011), Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas, Mimbar Hukum, 23 (1): 77-97
Rumega, I.W.G., (2019), Hakim Komisiaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19 (1): 53-68
Rusianto, A., (2015), Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta: Kencana.
Sulu, C.R., (2015), Kedudukan Hakim Komisiaris dalam Rancangan KUHAP Pada Sistem Peradilam Pidana, Jurnal Lex Crimen, 4 (3): 36-42.
Setyanegara, E., (2013), Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 44 (4): 460-495
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.398
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License