Urgensi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Peradilan Pidana di Indonesia

Vega Christian Pratama(1), Louis Tappangan(2),


(1) Universitas Airlangga
(2) Universitas Airlangga

Abstract


This article aims to analyze the importance of the preliminary supervisory judges stipulated in the Draft Criminal Procedure Code to replace pretrial institutions regulated in the Criminal Procedure Code in the future. As for the preliminary Supervisory Judge, it was formed with the aim of improving pretrial institutions which are deemed not running properly at this time. The problem focuses on the legal consequences of the use of violence by the investigator against the suspect or witness and the importance of the Preliminary Examination Judge to be applied to criminal justice in Indonesia to address the problem of the use of force by investigators. In order to answer this problem, a theoretical reference is used that applies to the process of proof in criminal procedural law and uses a microeconomic analysis of criminal law to analyze how important the enforcement of the Preliminary Examination Judge in Indonesia is. The research method used in this article is the statue approach and conceptual approach. This study concludes that the enforcement of Preliminary Examination Judges needs to be reviewed again, because there are still many deficiencies contained in the Draft KUHAP which regulates Preliminary Examination Judges. Although on the one hand the Preliminary Examination Judge is very much needed to overcome the problem of violence by investigators in the investigation, on the other hand there are other things that need to be reviewed so that criminal justice in Indonesia can be better in the future.

Keywords


Preliminary Examination Judge, Investigation, Criminal Justice

Full Text:

PDF

References


Afandi, F., (2016), Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, 28 (1): 93-106

Eddyono, S.W. & Napitupulu, E., (2014), Prospek Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP, Jakarta: ICJR

Erdiansyah, (2010), Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, 1 (1): 126-133

Hikmawati, P., (2013), Eksistensi Hakim Komisiaris dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Kajian, 8 (1): 1-26

Maringka, R.J., (2017), Pembentukan Lembaga Hakim Komisiaris dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Jurnal Hukum Unsrat, 23 (10): 38-48

Marzuki, P.M., (2016), Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

Minarno, N.B., (2011), Beberapa Permasalahan dalam Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian, Jurnal Perspektif, 16 (2): 117-127

Muniarsih, S., (2018), Pembuktian Berdasarkan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa di dalam Persidangan dalam Perkara Persetubuhan Anak, Jurnal Verstek, 7 (2): 192-199

Oktafiani, T. & Mukhlis, (2018), Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Persidangan dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti, JIM Bidang Hukum Pidana, 2 (2): 321-331

Pangaribuan, L.M., (2014), Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Media Hukum dan Keadilan Teropong, 1: 1-18

Purwoleksono, D.E., (2019), Hukum Pidana Untaian Pemikiran, Surabaya: Airlangga University Press.

Raharjo, A. & Angkasa, (2011), Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas, Mimbar Hukum, 23 (1): 77-97

Rumega, I.W.G., (2019), Hakim Komisiaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19 (1): 53-68

Rusianto, A., (2015), Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta: Kencana.

Sulu, C.R., (2015), Kedudukan Hakim Komisiaris dalam Rancangan KUHAP Pada Sistem Peradilam Pidana, Jurnal Lex Crimen, 4 (3): 36-42.

Setyanegara, E., (2013), Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 44 (4): 460-495

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.




DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.398

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

Publisher: Mahesa Research Center

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License