Analisis Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA NO. 1454 K/PID.SUS/2011; PUTUSAN MA NO. 537 K/PID.SUS/2014; PUTUSAN MA NO. 336 K/PID.SUS/2015)

Hanifah Azizah(1), M. Hamdan M. Hamdan(2), Mahmud Mulyadi(3), Sunarmi Sunarmi(4),


(1) Universitas Sumatera Utara
(2) Universitas Sumatera Utara
(3) Universitas Sumatera Utara
(4) Universitas Sumatera Utara

Abstract


TPPU (Money Laundering Criminal Act) is regulated in Law 8/2010 on Prevention and Eradication of TPPU. The research was focused on TPPU which corruption as its principle criminal act, Its Law enforcement by using reversal of the burden of proof. The research used juridical normative and descriptive analytic method. The data were gathered by conducting library research and analyzed qualitatively, and the conclusion was drawn deductively, from general to specific. The purposes of this research is to know about the regulation on reversal of the burden of proof in Law on TPPU and the implementation of reversal of the burden of proof in TPPU in the Supreme Court’s Rulings No. 1454 K/ Pid.Sus/2011, No. 527 K/ Pid.Sus/2014, and No. 336K/ Pid.Sus/2015, and how about the obstacles and their solution for reversal of the burden of proof in the case of TPPU. Reversal of the burden of proof should be applied in the level of investigation because TPPU is an extraordinary crime so that extraordinary treatment should also be applied since TPPU has great impact on the State’s economic condition. Therefore, TPPU should have shortcut in its process so that the State’s loss can optimally (effectively and efficiently) be solved.

Keywords


Money Laundering Criminal Act; Corruption; Reversal of Burden of Proof

Full Text:

PDF

References


Adiabakti, E. (2013). Argumen Pembuktian terbalik sebagai metode prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang

Ajeng, A. (2015). Tinjauan Yuridis Beban Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Harris, B, (2016). ACCH(Anti Corruption Clearing House), Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.Diunduh di https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/48-riset-publik/493-penguatan-alat-buktitindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/tanggal 15 Maret 2019

Chaeruddin, dkk. (2008) Tindak Pidana Korupsi.Bandung: Refika Aditama.

Ferdian A. (2012). Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Arena Hukum, 5 (3): 163-170.

Gottschalk, P. (2011). Executive Positions Involved in White Collar Crime. Journal of Money LaunderingControl, Vol 14 (2011) No. 4: pp 300-312

Gunawan. T. (2011). Menggagas Sistem Pembuktian Terbalik yang tepat dan aplikabel dalam menunjang efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia, Jurnal, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas FISIP Universitas Tidar: 54.

Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). JUNCTO, 1(2) 2019: 136-142,

Hutajulu, A. (2016), Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia, Disertasi. S3 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

Jawade, H. (2009). Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia, Majalah Ilmiah Sultan Agung 44, (118): 39–64.

Limbong, A. Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur), Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang: 14

PPATK, (2010). Rezim Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme di Indonesia, Modul: 7-12.

Purnama, C. (2016) Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. USU Law Journal, 4(1): 14–25.

Suhartoyo. (2019). Argumen Pembuktian terbalik sebagai metode prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Sutedi, A. (2009). Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Wiriadinata, Pembuktian terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi (Reversal Burden of Proof on Corruption). Jurnal Legislasi Indonesia, 9(2): 318.

Widjaja, A. (2015). Memahami Seluk-beluk Pencucian Uang untuk Pencegahan dan Pemberantasan. Jakarta: Harvarindo.




DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.588

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

Publisher: Mahesa Research Center

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License