Email this article Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial
(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area
Abstract
The presence of such sophisticated information technology has given a new nuance by touching almost all aspects of life. Technology has made it easy for people to carry out daily activities to meet their needs, as well as facilitate interaction between human beings wherever they are. This research is a normative juridical research that uses a literature study and field study approach. The data collection tool used in this study used the interview method. Interviews were conducted on informants or investigators at the Tebing Tinggi Resort Police. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that the role of the police in law enforcement against hate speech crimes on social media as regulated in Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and Law no. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The role of the police includes receiving reports or complaints about the occurrence of an event that is reasonably suspected of being a criminal act; it is obliged to immediately carry out the necessary investigative actions; As an investigator who knows, receives a report or complaint about the occurrence of an event that is reasonably suspected to be a criminal act, he is obliged to immediately carry out the necessary investigative actions and find and collect evidence so that the case becomes clear so that the suspect can be found.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. Jurnal Keamanan Nasional, 1(3), 341–364.
Ashshofa, Burhan, 2008, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 275–290.
Ferra, F., Tanoto, S., & Lifia, M. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. JURNAL MERCATORIA, 12(2), 139-147. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2755
Huda, Chairul, 2005, Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.
Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(1), 78-84. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.196
Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya. Law Reform, 15(1), 113–129.
Manalu, H. S (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 2 (2): 428-447.
Nomensen Sinamo, 2010, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta
Pandelaki, G. R. (2018). Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lex Et Societatis, 6(5).
Parlindungan, A. (2019). Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 2 (2): 335-351.
Puspitasari, I., & Devintawati, E. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(2), 237–254.
Royani, Y. M. (2019). ANALISIS PASAL 156 KUHP TENTANG UJARAN KEBENCIAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. At-Tawasuth, 1(1), 48–60.
Ryanto, A. (2015). Eksistensi dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Jurnal Cahaya Keadilan, 3(2), 1–13.
Santoso, Topo, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
Soekanto, Soejono dan Sri mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Wahyuni, F., Eddy, T., Eddy, T., Sahari, A., & Sahari, A. (2020). Penegakan Hukum Persidangan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Satlantas Polrestabes Medan). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences
WIBOWO, A., Nashriana, N., & Ikhsan, R. (2019). UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL. Sriwijaya University.
Wijayanto, D. E. (2017). Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial diinjau dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Telah Diperbarui di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Independent, 5(2), 35–45.
Berkas Perkara “NOMOR: BP/28/III/2018/DITTIPIDSIBER
Surat Edaran Kapolri NomorSE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)
DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.768
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License