Sengketa Empat Pulau AcehSumatera Utara: Konstruksi Narasi dan Legitimasi Kebijakan di Ruang Publik Digital

Abstract

ABSTRAK: Sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara atas empat pulauPulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketekbukan sekadar persoalan garis batas administratif, melainkan peristiwa komunikasi politik digital yang mempertemukan narasi kedaulatan historis daerah, otoritas regulatif pusat, dan opini publik daring. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi narasi, diskursus legitimasi kebijakan, dan dinamika ruang publik digital terkait sengketa wilayah tersebut, serta bagaimana konvergensi mediasi memfasilitasi rekonsiliasi antarwilayah. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis wacana digital, data dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah (Kemendagri dan Sekretariat Presiden), siaran pers pemerintah daerah, pemberitaan portal berita daring nasional dan lokal, serta percakapan warganet di media sosial (X/Twitter, Instagram, YouTube) pada periode MeiJuli 2025. Hasil penelitian menunjukkan adanya polarisasi narasi: publik dan institusi Aceh mengonstruksi legitimasi berbasis data historis-toponimik dan yuridis MoU Helsinki 2005 serta UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA), sedangkan narasi Sumatera Utara mengedepankan asas efektivitas penguasaan wilayah (effective occupation) dan kedekatan geografis Kabupaten Tapanuli Tengah. Keputusan Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2025 yang menegaskan empat pulau masuk dalam wilayah administratif Aceh berfungsi sebagai titik temu resolusi konflik yang memulihkan stabilitas politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di era teknologi media, legitimasi kebijakan teritorial sangat ditentukan oleh transparansi data geospasial terbuka, komunikasi krisis pemerintah yang kolaboratif, serta literasi publik dalam menangkal disinformasi provokatif di ruang publik digital.

ABSTRACT: The territorial boundary dispute between Aceh and North Sumatra over four islandsPanjang, Lipan, Mangkir Gadang, and Mangkir Ketekis not merely an administrative boundary issue, but a digital political communication event where regional historical sovereignty narratives, central regulatory authority, and online public opinion converge. This study aims to analyze narrative construction, policy legitimacy discourses, and digital public sphere dynamics surrounding the dispute, as well as how mediated communication facilitated intergovernmental reconciliation. Utilizing a qualitative digital discourse analysis design, data were compiled from official government policy documents (Ministry of Home Affairs and Presidential Secretariat), local government press releases, national and local digital news coverage, and social media interactions (X/Twitter, Instagram, YouTube) from May to July 2025. The findings reveal distinct narrative poles: Aceh's civic discourse constructed legitimacy grounded in historical-toponymic evidence and the 2005 Helsinki MoU statutory protections, whereas North Sumatra emphasized geographical proximity and principles of effective occupation. Presidential reconciliation on June 17, 2025 reaffirming Aceh's territorial jurisdiction served as an authoritative communicative closure. This study concludes that digital-era territorial policy legitimacy requires open geospatial data transparency, collaborative intergovernmental crisis communication, and proactive public information stewardship against provocative digital disinformation.